RAKYATKU COM, PAREPARE – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare terus menggalang koordinasi dengan semua pihak terkait penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Salah satunya dengan jajaran kepolisian. Ini dilakukan menyusul banyaknya temuan kasus pekerja migran non prosedural asal Malaysia timur yang dideportasi melalui Pelabuhan Parepare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latif, mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui Pelabuhan Parepare cukup tinggi.
Baca Juga : Pemkot Parepare Hadirkan Pusat Kuliner Cempae, Diisi 22 UMKM
Hanya, di antara mereka banyak yang tidak mengantongi surat-surat resmi sehingga ketika berada di luar negeri bermasalah.
Ini dibuktikan besarnya jumlah PMI yang dipulangkan oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui pelabuhan Parepare beberapa pekan terakhir.
"Ada di antara mereka tidak mengantongi surat-surat lengkap. Ini yang tengah berusaha kita atasi bersama,” kata Latif dalam rapat yang berlangsung, Selasa (20/4/2921).
Baca Juga : Pelatihan Digital Marketing, Erna Rasyid Taufan: Menjuallah seperti Cara Nabi
Rapat ini dihadiri perwakilan Polres Parepare, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Makassar, UPTD Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Parepare, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Hadir pula Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker Parepare dan Kasi Penempatan dan Kasi Perluasan Lapangan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.
Latif mengatakan, penanganan pekerja migran harus dimulai dari hulu, yakni bagaimana masyarakat diedukasi agar tidak tergiur iming-iming pihak-pihak tertentu yang menawarkan bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Kolaborasi BP2MI Atasi Persoalan Pekerja Migran
“Di sinilah sehingga kita libatkan pihak kepolisian dan beberapa pihak terkait, guna melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan jika ada pelaku yang melakukan penempatan pekerja migran secara non prosedural,” ujar Latif.
Terpisah, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang baik dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran. Regulasi tersebut adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.
UU ini, kata La Ode, memberikan perlindungan kepada pekerja migran mulai dari hulu sampai hilir, yakni dari kampung halaman sampai kembali ke kampung halaman. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan jajaran kepolisian.
Baca Juga : Pastikan THR Cair, Disnaker Parepare Pantau Perusahaan dan Siapkan Posko Pengaduan
“Pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri, rata-rata tidak mengantongi surat-surat resmi. Karena itu, penanganan masalah ini harus dimulai dari awal, yakni saat proses perekrutan. Kalau tidak, kita akan terus dipusingkan soal pekerja migran nonprocedural yang setiap saat tak ada habisnya dari luar negeri,” bebernya.
Terkait tugas Satgas PMI Kota Parepare, La Ode menjelaskan, selain melakukan penindakan terhadap oknum–oknum penyalur tenaga kerja yang tidak prosedural, satgas ini juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan guna mencegah kegiatan penempatan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural.
Satgas ini, kata La Ode, juga bertugas menindaklanjuti laporan masyarakat jika ada indikasi kegiatan perekrutan dan atau penempatan pekerja migran non prosedural oleh pihak-pihak tertentu. Termasuk melakukan pencegahan jika diketahui ada pemberangkatan pekerja migran Indonesia non prosedural.