Jumat, 26 Maret 2021 23:02

Jumlah KPM Berkurang, Ketua Komisi D DPRD Makassar: Bakal Bikin Gaduh

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wahab Tahir
Wahab Tahir

Komisi D merekomendasikan pemerintahan Danny-Fatma untuk mengambil tindakan yang objektif dan terukur kepada Dinas Sosial atas berkurangnya KPM.

RAKYATKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan pemerintah kota dampak dari berkurangnya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dari pusat.

Berdasarkan lampiran surat nomor 692/4.4.3/BS/3/2021 tertanggal 22 Maret tentang Instruksi Setting Wallet KPM Program Sembako Maret 2021 dari Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Sosial, KPM yang menerima bantuan ternyata hanya sebesar 11.025 dengan anggaran Rp2.205 miliar. Padahal, jumlah yang diajukan pada Februari lalu dilaporkan Dewan lebih tinggi yaitu sebesar 39.000 lebih.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan hal tersebut akan mengakibatkan kegaduhan dan polemik di Kota Makassar.

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Makassar Tanda Tangani RPJMD 2020/2021

Pasalnya 39.000 KPM tersebut semestinya telah melalui kajian jumlah penerima ideal di Kota Makassar. Ada kekhawatiran persoalan tersebut menjadi polemik baru di Kota Makassar.

"Masyarakat penerima manfaat ini berkurang dari 39.000 Per Februari, data KPM namanya, itu menjadi 11.000 sekian di Maret. Berarti ada sekitar 27.900 orang yang tidak terima," kata Wahab, Jumat (26/3/2021).

 

Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, jika jumlah tersebut dihitung berdasarkan KK dimana dalam satu KK ada tiga orang, maka ada sekitar 70.000 orang lebih yang berpotensi tidak bisa menikmati bantuan pemerintah.

Baca Juga : Ketua Komisi D DPRD Makassar Minta Usut Tuntas Dalang Pegawai Honorer Dinsos yang Mogok Kerja

"Dampaknya luar biasa. Ini sangat tidak masuk akal. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat akan menyambut Ramadan sehingga semestinya bantuan-bantuan seperti ini sangat diperlukan," tambahnya.

Olehnya itu, Wahab meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius wali kota dan wakil wali kota Makassar. Bahkan, Komisi D DPRD Makassar disebut mendukung pemerintah kota untuk mengambil tindakan tegas ke Dinas Sosial terkait persoalan ini.

"Komisi D merekomendasikan pemerintahan Danny-Fatma untuk mengambil tindakan yang objektif dan terukur lakukan tindakan riil dan nyata terhadap Dinas Sosial karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap itu," tegas Wahab.

Penulis : Syukur
#dprd makassar