Kamis, 18 Maret 2021 21:33
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin. (Foto: Istimewa)
Editor : Nur Hidayat Said

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, perlu dilakukan antisipasi terkait dengan ketersediaan pangan pokok di masyarakat.

 

Hal ini mendapat perhatian serius dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadan dan Idulfitri akan banyak disoroti perihal ketersediaan, kecukupan, sampai fenomena lonjakan atau penurunan harga pangan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan bahwa dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia, seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat. Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup.

Baca Juga : Mentan RI Amran Tinjau Lokasi Sebelum Kunker Presiden Jokowi di Bone

"beras">Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton. Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya," sebut Syahrul saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021)

 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti, menyesalkan atas adanya keputusan dan pernyataan dari Menteri Perdagangan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras yang diyakini tidak akan menggangu harga gabah di petani.

“Padahal, fakta di lapangan hampir seluruhnya harga gabah jauh di bawah HPP. Untuk itu kami menyarankan kepada Mentan untuk menjelaskan kondisi fakta di lapangan kepada Mendag," ujar Renny.

Baca Juga : Mentan Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp410 Miliar untuk Bencana di Sulsel

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, juga dengan tegas menolak adanya rencana impor beras 1 juta ton. Andi menilai bahwa keputusan tersebut sangat kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.

“Alasan Mendag dan Menko Perekonomian tidak bisa kita terima secara argumentatif, kita juga harus berikan apresiasi kepada petani dan Kementan yang sudah menjamin ketersedian pangan dengan baik," ungkapnya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV tersebut, Andi juga mengapresiasi upaya antisipasi yang dilakukan Kementan dalam menyerap gabah petani meskipun bukan tupoksi utama dari Kementan.

Baca Juga : Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran

"Saya yakin kerja Mentan sudah bagus untuk kita harus tetap bersinergi dan saat ini kita harus punya kepercayaan diri bahwa petani kita mampu menghasilkan pangan sendiri terutama beras,” tambahnya.

Dalam Raker ini, Syahrul juga memaparkan apa saja langkah Kementan untuk menjaga pasokan kebutuhan pangan pokok di masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, juga selama pandemi COVID-19.