Rabu, 24 Februari 2021 12:45

Santunan Korban Covid-19 Dihapus, Muhammad Fauzi: Kemensos Tak Konsisten

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Muhammad Fauzi
Muhammad Fauzi

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Fauzi menilai Kemensos menimbulkan kebingunan di tengah masyarakat.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menghapuskan pemberian santunan sebesar Rp15 juta bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Penghentian itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19. Surat Edaran dikeluarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PKSBS), pada 18 Februari 2021.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Fauzi menilai Kemensos menimbulkan kebingunan di tengah masyarakat. Sebab sebelumnya pada Juni 2020 Kemensos sendiri yang meminta Dinas Sosial daerah mengajukan permintaan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal.

Baca Juga : Sebut Khianati Reformasi, Anggota Fraksi Golkar DPR Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

"Banyak daerah sudah melakukan pendataan dan mengajukan tapi tiba-tiba dihilangkan. Kemensos ini tak konsisten dengan kebijakannya sendiri. Santunan ini pernah dijanjikan bahkan beberapa pihak telah menerima," kata Fauzi.

Sebelumnya, Surat Edaran Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor:427/3.2/BS.01.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Adi Wahyono menyebutkan tentang santunan Rp15 juta bagi ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat infeksi Covid-19.

 

Menurut Fauzi, penghapusan santunan tersebut juga tak menunjukkan rasa empati terhadap keluarga korban covid-19 yang meninggal. Apalagi tidak sesuai kesepakatan Kemensos dengan Komisi VIII DPR yang mengharuskan adanya perhatian bagi keluarga korban.

Baca Juga : Anggota DPR Heran, Pajak Mobil Diturunkan Malah Sembako Mau Dipajaki

"Kalau alasan anggaran tak tersedia saya kira masih banyak pos anggaran lain yang tak terlalu mendesak bisa dialihkan. Sisa dikomunikasikan dengan DPR," tegas Pengurus DPP Partai Golkar itu.

Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan III ini mengatakan, kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian Kemensos terhadap para korban covid19.

"Bayangkan jika yang meninggal covid adalah kepala keluarga. Santunan ini juga secara tak langsung akan membantu keluarga yang meninggal dan juga menggeliatkan ekonomi masyarakat di bawah," jelasnya.

#muhammad fauzi