RAKYATKU.COM - DPP Partai Demokrat mencoba menurunkan tensi. Sekretaris Jenderal, Teuku Riefky Harsya tampil memberikan klarifikasi, Jumat (5/2/2021).
"Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Riefky.
Kata Riefky, isu muncul dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sendiri. Juga beberapa kader yang diajak bertemu.
Baca Juga : Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Dorong Revisi Undang-undang Terkait Keamanan Laut
Itu pula sebabnya, dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono tidak menuduh orang tertentu.
AHY dalam surat itu menyampaikan keyakinan bahwa para pejabat itu tidak mengetahui soal kudeta.
AHY menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan menjadi korban pembusukan politik.
Baca Juga : Demokrat Barru Buka Peluang Milenial Jadi Kader
Partai Demokrat tetap menghormati Jokowi dan tidak ingin para pejabat tersebut mendapatkan fitnah.
"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat," kata Riefky seperti dikutip dari Kompas.com.
