RAKYATKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons rencana militer Myanmar untuk melakukan kudeta yang kian memanas. PBB menyuarakan keprihatinannya.
Dilansir Reuters, Sabtu (30/1/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, mengatakan mengikuti dengan keprihatinan yang besar mengenai perkembangan di Myanmar.
Militer di Myan mar mengatakan akan mengambil tindakan jika keluhan tentang pemilihan umum tidak ditangani. Seorang juru bicara militer pada hari Selasa menolak untuk mengesampingkan kemungkinan perebutan kekuasaan.
Baca Juga : SEA Games 2023: Timnas Indonesia U-22 Hajar Myanmar 5-0 di Laga Kedua
Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, serta 12 negara lainnya, dalam pernyataan terpisah mendesak militer untuk berpegang pada norma demokrasi.
Mereka mengatakan bahwa mereka menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.
Pembicaraan antara pemerintah sipil dan militer gagal meredakan ketegangan menjelang pembukaan parlemen pada Senin, kata juru bicara partai yang berkuasa ketika pengunjuk rasa pro-militer berkumpul di dua kota.
Baca Juga : Curi Kotak Amal Masjid, Pasukan Junta Myanmar Juga Tembak 2 Warga Sipil
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan 8 November, hanya pemilihan kedua yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.
Namun, tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilih yang meluas dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.
Konstitusi negara mencadangkan 25% kursi di parlemen untuk militer. Saat ini anggota parlemen dari Militer itu sedang menuntut resolusi atas keluhannya mengenai kecurangan ini ketika parlemen akan bersidang.
Baca Juga : Peringatan Keras Militer Myanmar: Demonstran Akan Ditembak di Kepala
Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada Rabu (27/1/2021) bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi, mengutip contoh sebelumnya ketika piagam telah dihapuskan di Myanmar.
Seorang diplomat Barat di Yangon mengatakan informasi tentang situasi itu sulit untuk diverifikasi karena "tidak banyak orang yang berbicara dengan salah satu pihak", merujuk pada tentara, tetapi kudeta akan menjadi "kemungkinan yang tragis".
"Negara ini ditentukan oleh sejarah itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari Myanmar akan menganggap itu tidak bisa dimaafkan," kata diplomat itu.
Baca Juga : Hari Paling Berdarah di Myanmar, 39 Tewas di Tangan Pasukan Keamanan
Sumber: CNBC
