RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mendukung kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkait rencana pengurangan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) atau pegawai tidak tetap (PTT) yang ada di lingkup Pemprov Sulsel.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Selle KS Dalle. Selle mengaku menyetujui langkah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi yang ingin memangkas sebagian PTT.
Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Selle mengatakan, anggaran untuk Pegawai non-PNS, dapat dialihkan ke sektor lainnya.
“Memang perlu pelan-pelan. Tidak sekaligus dilakukan rasionalisasi,” kata Selle, Selasa (26/1/2021).
Selle mengungkapkan saat ini jumlah PTT yang berada di lingkup Pemprov Sulsel jumlahnya cukup tinggi. Ia mengatakan untuk merekrut tenaga non-PNS atau PTT perlu untuk memperhatikan pencapaian kinerja atau produktivitas dari para tenaga non-PNS atau PTT tersebut.
Bayangkan saja, kata Politisi Partai Demokrat ini, anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk gaji PTT ini sebesar Rp 400 miliar per tahun, sementara ada yang produktivitas rendah atau kurang baik.
Meski menyatakan dukungan pemangkasan PTT atau non-PNS, Selle berharap pemerintah Sulsel tidak serta merta langsung pengurangan. Ia berharap mereka yang akan dirumahkan terlebih dahulu dibekali keahlian agar dapat membuka usaha setelah dirumahkan.
“Kalau dirasionalisasi menjadi Rp 200 miliar kan anggaran itu bisa dialihkan ke sektor lain,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta Badan Kepagawain Daerah (BKD) Sulsel melakukan pengurangan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) yang ada saat ini. Ia juga berharap tidak ada lagi penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Hal tersebut dilalukan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel. Pasalnya, jumlah anggaran tenaga non PNS saat ini mencapai Rp 400 miliar per tahun.
