RAKYATKU.COM -- Ada ide Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menarik. Dia ingin menghapus penindakan pelanggaran (tilang) di jalan raya.
Selama ini polisi lalu lintas (polantas) identik dengan tilang. Salah satu momok bagi pengendara yang tidak punya SIM atau kendaraannya tidak lengkap.
Kalau Listyo jadi kepala Polri, tidak ada lagi polantas yang menangkap pengendara di jalan raya. Khususnya gara-gara tidak mengenakan helm, tidak punya SIM, dan pelanggaran lainnya.
Baca Juga : Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy Pramono
Hal ini pula yang jadi sorotan dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1/2021).
Ternyata bukan menghilangkan penindakannya. Hanya caranya yang berubah. Bukan lagi polantas yang menilang secara langsung di jalan raya.
Listyo ingin mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas lewat modernisasi electronic traffic law enforcement (ETLE).
Baca Juga : Rakernis SSDM Polri, Kapolri Tekankan Pemanfaatan Teknologi Menuju Era 4.0
Menurut Listyo, interaksi antara polisi lalu lintas dan masyarakat dalam pemberian hukuman tilang kerap menimbulkan penyimpangan.
"Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan," kata Listyo.
ETLE bukan hal baru di Indonesia. Sistem penilangan elektronik itu sudah mulai berlaku di wilayah DKI Jakarta sejak 1 November 2018 lalu.
Baca Juga : Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Divisi Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif
Sistem tilang ETLE ini berbeda dengan sistem tilang konvensional karena pelanggar lalu lintas akan tercatat oleh kamera untuk kemudian dijatuhi denda, bukan ditindak oleh petugas kepolisian di lapangan.
Dengan adanya sistem ETLE, pihak kepolisian memasang sejumlah kamera di sejumlah jalan protokol yang akan menangkap perilaku pengguna jalan di ruas jalan tersebut.
Pengguna jalan yang melanggar lalu lintas nantinya akan terpotret oleh kamera-kamera tersebut dan langsung diverifikasi oleh petugas NTMC Polda Metro Jaya.
Baca Juga : Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Divisi Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif
Verifikasi dilakukan untuk memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya melawan arus, menerobos lampu merah, atau melewati garis setop.
Petugas juga mengecek identidas kendaraan dari database registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Kepolisian. Tiga hari setelah terjadinya pelanggaran, petugas akan mengirim surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan lengkap dengan foto bukti pelanggaran. Surat tersebut dapat dikirim melalui pos atau alamat e-mail dan nomor telepon.
Setelah menerima surat, pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi penerimaan paling lama 5 hari melalui situs www.etle-pmj.info, aplikasi ETLE-PMJ, atau posko ETLE Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.
Baca Juga : Program Prioritas Jenderal Listyo Sigit, Divisi Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif
Dengan metode konfirmasi itu, pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang melanggar lalu lintas saat mengendarai kendaraan tersebut, termasuk apabila kendaraan sudah dijual ke orang lain.
Setelah proses konfirmasi diterima, pelanggar akan diberikan tilang biru sebagai bukti pelanggaran dan kode pembayaran virtual untuk membayar denda. Pelanggar diberikan waktu selama 7 hari untuk membayar denda tilang.
Jika tidak dibayar, STNK kendaraan akan diblokir hingga denda tilang dibayar.
