Jumat, 15 Januari 2021 11:57
Muhammad Fauzi
Editor : Fathul Khair Akmal

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Gempa susulan kembali melanda Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat 15 Januari 2021 dini hari. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Fauzi meminta Menteri Sosial, Tri Rismaharini segera turun ke lokasi bencana.

 

"Kita turut berduka atas musibah gempa yang terjadi di Sulbar. Saya kira sekaranglah saat yang tepat Mensos Risma turun untuk blusukan, karena di sana kehadiran pemerintah pusat tentu dibutuhkan," kata Anggota Komisi VIII yang membidangi sosial kebencanaan ini.

Presiden Joko Widodo juga pagi ini telah memerintahkan Kemensos dan BNPB, untuk segera turun ke lapangan.

Baca Juga : Waspada! Oknum Catut Nama Anggota DPR RI Muhammad Fauzi untuk Penipuan di Medsos

Gempa susulan di perairan Majene kembali terjadi dengan kekuatan 6,2 SR di titik 6 km Timur Laut Majene, Sulawesi Barat. Gempa yang terjadi pukul 01.28 WIB ini bahkan sangat terasa di sebagian besar daerah sekitarnya.

 

Sebelumnya pada Kamis 14 Januari 2021 gempa dengan kekuatan 5,9 SR membuat panik masyarakat di Majene Sulbar. Titik gempa ini bahkan hanya 4 km arah Barat Laut dari perairan Majene.

Dua kali gempa yang terjadi di Sulbar membuat sejumlah fasilitas umum rusak berat. Data BNPB hingga pagi ini telah ada 3 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka dan 2.000 lebih warga mengungsi.

Baca Juga : Luwu Utara Jadi Kabupaten Penerima Manfaat Terbesar Program TPS3R di Selo Selatan

"Para pengungsi dan korban tentu butuh perlindungan dan bantuan dari pusat. Kemensos dan BNPB tentu menjadi dua institusi yang kami di Komisi VIII DPR harapkan segera turun," imbuhnya.

Selain gempa, bencana banjir besar di Kalimantan Selatan disebut Fauzi juga mesti mendapat perhatian serius Kemensos. Dibandingkan sibuk blusukan di Jakarta, Mensos dinilai lebih efektif jika turun ke daerah yang terjadi bencana.

Sehari sebelumnya, Risma mendapat kritikan saat rapat di komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta. Hal itu dipicu kebiasaan Risma melakukan blusukan di DKI Jakarta yang dinilai sarat pencitraan. Risma pun membantah hal tersebut dan menyebut hal itu adalah kebiasaannya sejak jadi kepala dinas di Surabaya.