Kamis, 31 Desember 2020 10:03

Nurdin Abdullah Terbitkan Surat Edaran Libur Tahun Baru, Pelanggar Bakal Kena Sanksi

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Nurdin Abdullah Terbitkan Surat Edaran Libur Tahun Baru, Pelanggar Bakal Kena Sanksi

Setiap orang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Pelaku Perjalanan Internasional, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mengeluarkan surat edaran dengan nomor 443.2/9469/Dinkes tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama hari libur menyambut tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Sulawesi Selatan, pertanggal 30 Desember 2020.

Dalam rangka memperhatikan tingginya tingkat penularan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan meningkatnya arus kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan yang berdampak tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur menyambut tahun baru 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Maka perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan," kata Nurdin Abdullah dalam surat edarannya, Rabu 30 30 Desember 2020.

Baca Juga : Penjabat Gubernur Bahtiar Ingin Perjalanan Arus Mudik di Sulsel Berjalan Lancar

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan kepada seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur menyambut tahun baru 2021 sebagai berikut:

1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Sulawesi Selatan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Hadiri Buka Puasa Akbar dan Peringatan Malam Nuzulul Qur'an, Sofha Marwah Bahtiar Serahkan Sejumlah Bantuan

b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Uji Rapid Test Antigen sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.

c. Bagi yang melakukan perjalanan melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen sebelum keberangkatan.

d. Surat Keterangan Hasil Uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Baca Juga : 10.000 Orang Hadiri Buka Puasa Akbar Pemprov Sulsel di Bone

e. Selama berada di Provinsi Sulawesi Selatan, wajib memiliki Surat Keterangan

Hasil negatif Ujl Rapid Test Antigen yang masih berlaku.

f. Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang berangkat dari dari Provinsi

Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Dukung Gerakan Sedekah Pohon

Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat dipergunakan untuk perjalanan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan.

g. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan.

2. Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

Satgas Penanganan Covid-19 Nomor: 4 Tahun 2020.

3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Pemegang Tanggung

Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas selama Hari Libur Menyambut Tahun Baru 2021.

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

a. Wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu. 1) memakai masker dengan benar. 2) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer. 3) membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak. 4) tidak boleh berkerumun. 5) membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.

b. Dilarang keras. 1) menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan. 2) menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya, dan 3) mabuk minuman keras.

4. Setiap orang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Pelaku Perjalanan Internasional, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Para Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pihak yang terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran

ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

6. Kepada Panglima Kodam XIV Hasanuddin dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini.

7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 14

Januari 2021 dan akan dilakukan evaluasi secara ketat sesuai perkembangan

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

kasus temuan Covid-19 di Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin

dan penuh tanggung jawab. Atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Baca Juga : Peringatan Nuzululqur’an di Bone, Pemprov Sulsel Berbagi Bahagia dan Penghargaan

Adapun, tembusan surat edaran tersebut

1. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, di Jakarta. 2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta. 3. Menteri Perhubungan RI, di Jakarta. 4. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta. 5. Menteri BUMN RI, di Jakarta. 6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, di Jakarta dan 7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.

Diketahui, surat edaran tersebut ditujukan, Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), Pelaku Perjalanan Internasional, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Selawesi Selatan. (*)

#Pemprov Sulsel