RAKYATKU.COM,JAKARTA – BEM Nusantara menegaskan siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan.
Selain itu, mereka juga siap memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia.
"Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa karena sudah merasakan kemudahan untuk bersentuhan dengan pemerintah. Oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah," tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Baca Juga : Istri Moeldoko Meninggal Dunia
Hengky menjelaskan, apa yang dilakukan ini BEM Nusantara diharapkan menjadi sesuatu yang konstruktif bagi pemerintah. BEM Nusantara menilai pemerintah sudah sangat terbuka dengan aspirasi mahasiswa.
Pada kesempatan tersebut, Hengky menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur judicial review ketimbang turun ke jalan," jelas Hengky.
Baca Juga : Perintah Presiden Jokowi, Pemda Tanggung Biaya Transportasi Bahan Pokok Saat Harga Naik
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatet kepemimpinan ke depan bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.
Moeldoko pun menghargai cara-cara baru yang disampaikan BEM Nusantara. Menurut Moeldoko, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi.
"Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi. Itu yang patut kita hargai," jelas Moeldoko.
Baca Juga : KSP: Jangan Remehkan Vaksin, Terbukti Bisa Kurangi Keparahan Varian Omicron
Moeldoko siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan pemerintah.
Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke pemerintah. Tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.
"Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat," imbuh Moeldoko.
Baca Juga : Pemerintah Beberkan Alasan Kekerasan Seksual Berbasis Online Perlu Dimuat Dalam RUU TPKS
Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.
