RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Makassar melonjak drastis. Hingga Senin (21/12/2020), mencapai 1.273 kasus.
Ketua Tim Epidemiologi Penanggulangan Covid-19 Makassar, Ansariadi, mengatakan kasus ini yang tertinggi selama pandemi Covid-19.
"Peningkatannya dua kali lipat dibandingkan dengan minggu sebelumnya, bahkan naik 10 kali lipat dibandingkan dengan minggu akhir Oktober 2020," ujar Ansariadi, Selasa (22/12/2020).
Baca Juga : Kasus Covid-19 Indonesia Meningkat Lagi, Kini Total 6.080.451
Dalam sehari, kata dia, terdapat 150-200 kasus. Kasus ini tertinggi di enam kecamatan, yakni Rappocini 186 kasus, Tamalate 170 kasus, Panakkukang 154 kasus, Biringkanaya 133 kasus, Manggala 110 kasus, dan Tamalanrea 109 kasus.
"Dulu per kecamatan itu dalam sebulan baru cukup 100 kasus, sekarang ini hanya dalam seminggu hampir 200 kasus," ungkapnya.
Ansariadi mengungkap, case fatality rate atau angka kematian juga meningkatkan hingga 10 kali lipat dibandingkan akhir Oktober 2020. Dalam pekan ketiga Desember ini terdapat 17 angka kematian.
Baca Juga : Aturan Mudik Lebaran: Wajib Pakai Masker Tiga Lapis, Dilarang Teleponan
"Jadi jika kasus terkonfirmasi positif meningkat, ini akan berpengaruh pada angka yang dirawat dan angka kematian. Angka kematian ini paling banyak pada umur 60 tahun," bebernya.
Menurutnya, tingginya penularan Covid-19 di Kota Makassar ini disebabkan oleh pesta demokrasi, libur panjang, demontrasi, dan mobilitasi masyarakat yang sudah hampir normal.
Ansariadi juga menjelaskan bahwa angka tersebut didapatkan juga dari masifnya Dinas Kesehatan turun kelapangan mencari kasus.
Baca Juga : Satgas COVID-19: Buka Puasa Bersama Boleh, tetapi Jangan Mengobrol
"Dinas Kesehatan juga aktif mencari kasus salah satunya dengan layanan swab gratis di puskesmas, akhirnya yang terlaporkan itu cukup banyak," tuturnya.
Untuk mengendalikan tingginya kasus terkonfirmasi, kata Ansariadi, Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan untuk mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.
"Mobilitas masyarakat memang harus dikurangi, kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kota bagaimna baiknya apakah akan kembali lakukan WFH dan kebijakan lainnya," tutupnya.
