RAKYATKU.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang tergabung dalam Tim Aspirasi DPRD Sulsel berkunjung ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kamis (17/12/2020).
Kunjungan ini sekaitan dengan aspirasi yang disampaikan warga Sulsel kepada anggota DPRD Sulsel sebagai perpanjangan tangan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Prof Dadan Wildan, selaku Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Kemasyarakatan Kemensetneg.
Tim Aspirasi DPRD Sulsel dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif. Dalam kesempatan tersebut dia menyampaikan banyak aspirasi dari masyarakat di Sulsel yang sebagian besar merupakan domain dari pemerintah pusat karenanya sangat penting.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Merangsek Masuk ke Pelataran Gedung DPRD Sulsel, Tolak Revisi UU Pilkada
“Agar kami mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan ke masyarakat yang kami wakili, adapun isu yang banyak mendapatkan sorotan beberapa hari terakhir yaitu terkait penembakan enam anggota laskar FPI dan kasus penahanan Habib Rizieq oleh Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan,” katanya.
Sementara itu, Usman Lonta dalam kesempatan yang sama mengatakan, kasus meninggalnya laskar FPI sangat membutuhkan perhatian besar dari negara. Pasalnya, permintaan dari aliansi sangat sederhana, yaitu diusut tuntas.
“Karena dasar pertimbangannya negara ini dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu yang paling mendasar. Ketika perlindungan ini negara tidak hadir di dalamnya bukan hanya kelompok seperti FPI yang bisa jadi sasaran,” katanya.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Dampingi Pj Gubernur Prof Zudan Kunjungan Operasi Pasar Jelang Iduladha
Sementara itu, Andi Nurhidayati menyampaikan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu sorotan masyarakat di Sulsel. Dia menuturkan, sudah saatnya membuat regulasi atau sistem manajemen yang bagus sehingga orang atau pejabat tidak terpaksa korupsi. Terlebih, operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini yang terjadi melibatkan menteri membuat masyarakat kecewa.
“Sehingga mungkin dibutuhkan tindakan preventif untuk pencegahan korupsi, dan untuk Omnibuslaw mungkin perlu dibuka lagi tentang draf yang valid yang bisa diakses masyarakat umum sehingga tidak ada hoaks yang beredar yang bisa meresahkan masyarakat,” katanya.
Adapun Muzayyin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sulsel dan semoga aturan dijalankan secara profesional dan proporsional atas asas keadilan.
“Mungkin Pak Deputi bisa membuat sistem aspirasi dari kami di daerah agar kami dapat memantau sampai di mana proses aspirasi kami berjalan. Sehingga apabila ada elemen yang mempertanyakan terkait aspirasinya kami bisa memberikan jawaban, demikian masukan dari kami,” bebernya.
