Epidemiolog Tak Yakin Cakupan Vaksinasi Indonesia Capai 80 Persen

RAKYATKU.COM - Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac pekan lalu.

Nantinya, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap pakai lain yang tiba pada Januari 2021 mendatang.

Meski jutaan vaksin telah tiba di Indonesia, tetapi pemerintah belum bisa langsung menyuntikkannya.

Itu karena proses vaksinasi harus menunggu izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, pemerintah harus memiliki rencana yang matang sebelum melakukan program vaksinasi.

Sebab, vaksinasi merupakan program yang tidak sederhana dan harus dikerjakan dengan sangat detail.

Agar vaksinasi dapat efektif dan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, menurut Dicky ada tiga syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, menurut Dikcy, pemerintah harus dapat memilih vaksin virus corona yang aman dan memiliki efektivitas yang optimal.

Sejauh ini, vaksin Sinovac yang dipesan dan telah sampai di Indonesia belum mengumumkan hasil uji efektivitasnya.

"Vaksinnya tentukan dulu mana yang aman dan memiliki efektivitas yang memadai dan optimal," kata Dicky, Ahad (13/12/2020).

Dicky menyebut, saat ini baru ada tiga perusahaan vaksin yang telah mengumumkan hasil uji tahap 3 dan efektivitasnya yaitu Pfizer, Moderna, dan Oxford.

"Jika ingin vaksinasi dalam waktu dekat, ya harus memilih dari tiga itu, karena di luar tiga itu kan belum ada," tambahnya.

Kedua, sebelum dilakukan vaksinasi, pemerintah harus mengetahui kondisi epidemiologi kasus Covid-19 di daerah.

Terutama angka reproduksi efektif (Rt) virus corona di daerah yang divaksin harus rendah. Untuk itu, satu daerah harus memiliki Rt minimal di bawah 2.

Sebab, angka itu menunjukkan bahwa satu wilayah telah melandaikan kurva. "Artinya harus melandaikan kurva, saat ini ya belum, kecuali mungkin Jakarta, saya belum melihat di daerah lain," tutur dia.

Menurut Dicky, program vaksinasi tidak akan efektif jika satu daerah belum mampu mengendalikan pandemi virus corona.

Ketiga, angka cakupan vaksinasi harus tinggi, setidaknya 80 persen dari populasi. Namun, hal itu juga bergantung pada tingkat efektivitas vaksin yang digunakan.

Namun, melihat kondisi saat ini, Dicky tak yakin jika pemerintah akan mencapai angka vaksinasi 80 persen di Indonesia.

Terlebih program vaksinasi di Indonesia sebagian besar dilakukan secara mandiri atau berbayar.

"Enggak akan (tercapai). Selain banyak yang terpengaruh teori konspirasi, juga banyak penduduk kita di batas miskin," kata Dicky.

Sumber: Kompas