RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Penyelenggaraan Pilkada Makassar bisa menjadi role model bagi pelaksanaan perhelatan demokrasi serupa berikutnya.
Hal itu disampaikan Dr. Nurmal Idrus, Direktur Nurani Strategic Consulting. Ia menyatakan pelaksanaan Pilwali Makassar yang lancar dan relatif aman menjadi bukti bahwa dua lembaga tertinggi penanggungjawab Pilwali yaitu KPU dan Bawaslu Makassar, telah bekerja dengan baik. "Dengan segala kekurangan yang terjadi di sana sini, kita patut memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu Makassar yang telah bekerja dengan baik sehingga semua bisa berjalan lancar dan baik," katanya.
Mantan Ketua KPU Makassar ini menyatakan tak mudah bagi kedua lembaga ini menggelar Pilwali Makassar yang terus berada dalam tensi pelaksanaan yang tinggi. "Pilwali Makassar selalu tak mudah. Ada banyak faktor yang justru memengaruhi kinerja penyelenggara di luar tanggungjawab teknis mereka selama ini, seperti bagaimana mereka terus bisa bertahan di tengah tekanan para pendukung paslon yang kadang justru tak mau diatur," tambahnya. Penetrasi kandidat yang tajam selama masa kampanye justru sering bersenggolan dengan berbagai kewenangan dan kebijakan KPU serta Bawaslu.
Baca Juga : Perannya Kadang Diabaikan, Ketua RT/RW Harap Danny-Fatma segera Pimpin Makassar
Kaya Nurmal, pelaksanaan Pilwali Makassar adalah pelaksanaan dengan tingkat kesulitan tinggi sehingga sangat berbeda dengan daerah lain. Selain jumlah TPS dan pemilih yang besar, juga karena Pilwali di Makassar selalu diwarnai ekses persaingan politik dengan tensi yang terus tinggi. "Seperti misalnya bagaimana KPU Makassar mengelola pelaksanaan debat. Mereka menggelar hingga tiga kali dan jangan bilang itu mudah. Tapi, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik," ujarnya.
Besarnya logistik pemilihan dan pendistribusiannya juga tak mudah. Menurut Nurmal, tak banyak yang mengetahui begitu banyak hal yang harus diselesaikan KPU untuk bisa memastikan berjalannya Pilwali di setiap TPS dengan baik. "Anda mungkin tak membayangkan bagaimana mereka harus melipat kertas suara hingga lebih dari satu juta kertas, lalu membagi dan menyortir ya ke dalam 2.390 lebih kotak suara yang berbeda-beda jumlah DPT dan logistiknya. Itu bukan pekerjaan gampang," tambahnya.
Untuk itu, ia meminta KPU RI dan Bawaslu RI bisa memberikan apresiasi kepada kedua lembaga itu.
