GOWA - Kabupaten Gowa menjadi salah satu contoh dari lima kabupaten/kota terpilih dalam penerapan tranformasi digitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Empat daerah lainnya adalah Makassar, Pare-pare, Barru, dan Maros.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso pada pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan di Golden Lily Ballroom Four Points By Sheraton Hotel, Selasa, (1/12).
"Kita memilih lima Pemda ini karena berhasil mengimplementasikan digitalisasi melalui Electronic Trading Platform (ETP) Qris sebagai alat pembayaran pajak daerah. Ini menunjukkan contoh pemanfaatan digital dalam melakukan proses pembayaran," ungkapnya.
Baca Juga : Kompleks Makam Arung Palakka dan Karaeng Pattingalloang Direvitalisasi, Bupati Gowa Apresiasi Polda Sulsel
Selain itu, Bambang membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik kedua setelah Tiongkok. Ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang selalu tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan bahkan terbaik kedua setelah Tiongkok. Meskipun Sulsel jauh dari pusat, namun kita tercatat salah satu pertumbuhan tertinggi di Indonesia, seperti inflasi terjaga dan stabilitas harga mampu dikendalikan," jelas Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku mengapresiasi langkah BI dalam pembentukan TP2DD di Sulsel ini. Menurutnya, cara tersebut sangat baik dalam mendorong transformasi digital di daerah.
Baca Juga : Hadiri Sertijab Pangdivif 3 Kostrad, Bupati Gowa Harap Kerja Sama Terus Terjalin
"Kami mengapresiasi Bank Indonesia karena membuka mata kita semua dengan serba digital, semoga seluruh kabupaten/kota bisa melakukan transformasi digitalisasi," katanya.
Nurdin Abdullah mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi di Sulsel pada kuartal III tahun 2020 bergerak di atas delapan persen. Hal ini bisa terwujud, kata Nurdin karena kesadaran dan kerjasama dalam menerapkan protokol kesehatan namun tetap memikirkan sektor ekonomi.
"Ekonomi Sulsel bekerja lebih baik dengan protokol kesehatan yang juga cukup caik seperti pembayaran dan transaksi yang dialakukan dengan non tunai," tambah mantan Bupati Bantaeng itu.
Baca Juga : Hari Kesadaran Nasional, Wabup Gowa Ingatkan Tanggung Jawab ASN
Menaggapi hal ini, Pjs Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi usai mengikuti kegiatan tersebut mengatakan dengan dipilihnya Gowa menjadi TP2DD ini artinya Gowa memiliki progres dalam perluasan digitalisasi seperti rumah makan dan beberapa tempat yang dilakukan menggunakan digital Qris.
"Ini berarti kita sudah ada progres karena ada beberapa rumah makan atau restoran kita dan tempat yang menghasilkan pajak atau retribusi daerah pembayarannya menggunakan Qris. Sehingga setelah ini diharapkan bisa diperlebar agar seluruh pembayaran pajak diarahkan secara digital," katanya.
Saat ini kata Aslam, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama Bapenda dan BI serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mau memakai cara digital ini untuk lebih praktis lagi.
Baca Juga : Jalan Alternatif Pangkabinanga Pallangga Mulai Diuji Coba
Tak hanya itu, pada bidang pemerintahan penggunaan digital juga sangat baik untuk transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan.
Sementara Kepala Bapenda Kabupaten Gowa, Ismail Majid mengatakan nantinya semua jenis pajak yang ada di Gowa akan menggunakan program Qris yang merupakan suatu bentuk lanyanan yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi menggunakan aplikasi.
"Saat ini ada tujuh jenis pajak namun itu tidak terbatas, kedepan mungkin akan ada 9 hingga 10 jenis pajak yang akan diberlakukan," pungkasnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Cek Kehadiran ASN Pasca Libur Idul Fitri
Adapun beberapa jenis pajak yang diprogramkan menggunakan aplikasi Qris yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB, pajak Minerba, pajak PBB, pajak air bawah, pajak tanah, pajak reklame dan beberapa jenis retribusi.
Pengukuhan TP2DD Sulsel ini ditandai dengan penandatanagan SK 5 (lima) kepala daerah di Sulsel yaitu Walikota Pare-pare, Pjs Walikota Makassar, Bupati Maros dan Plt Bupati Barru.
