RAKYATKU.COM -- Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI), Andi Taufiq Aris, menilai wajar jika elektabilitas calon wali kota Makassar, Danny Pomanto (DP), makin merosot di Pilwali Makassar 2020.
Hal itu karena mayoritas masyarakat Kota Makassar tahu bahwa sejumlah program pemerintahan ketika Danny Pomanto menjabat wali kota Makasssar mubazir.
Meskipun DP selalu berusaha mencitrakan dirinya sebagai figur yang berprestasi selama menjadi wali kota Makassar, tidak membuat kalangan masyarakat Kota Makassar gagal paham.
Baca Juga : Sudah Komitmen, Appi-Rahman Lanjutkan Perjuangan Tangani Covid-19 di Kota Makassar
“Mayoritas masyarakat Makassar bukan gagal paham, tetapi banyak yang memahami atau paham kegagalan DP saat menjabat wali kota Makassar lalu. Jadi, saran saya sebaiknya DP berhati-hati bicara tentang keberhasilannya di dalam debat pilwali,” ujar ATA, sapaan Andi Taufiq Aris, Senin (23/11/2020).
Itu juga yang menurut ATA, membuat elektabilitas DP di Pilwali Makassar 2020 rendah karena masyarakat Makassar sudah tahu apa kegagalan DP saat memimpin Makassar di periode lalu.
Ata menambahkan, apa yang disampaikan akademisi terhadap pemerintahan DP saat menjabat wali kota lalu, bermasalah khususnya dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Akui Kemenangan Rival dengan Kepala Tegak, Appi-Rahman Tuai Pujian
Hal itu sebelumnya diungkapkan pakar kebijakan publik dari Politeknik STIA LAN Makassar, Dr Alam Tauhid Syukur. Banyak program yang telanjur dibangun tetapi menjadi mubazir sehingga hanya menimbulkan kerugian negara.
Pemerintahan Danny Pomanto gagal dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. “Makanya masalah ini bisa dipidana,” sebut ATA.
Pakar juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU BPK dan UU Tipikor, pemborosan dalam program pemerintahan itu termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.
Baca Juga : Sudah Sempat Crossing, RTK Ungkap Penyebab Appi-Rahman Kalah Atas Danny-Fatma Versi Quick Count
Dicontohkan kegagalan program atau program yang menjadi mubasir di era pemerintahan DP antara lain pengadaan halte kapsul, pete-pete smart, tong sampah gendang dua, pohon ketapang, gerobak kaki limata’, dan gemuknya tenaga honorer dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah program pemerintahan Danny Pomanto itu malah belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Makassar secara siginifikan. Padahal, APBD saat itu Rp4 triliun.
Malahan tingkat pengangguran 10,2, tertinggi di Sulsel, angka kemiskinan di atas 700 ribu jiwa.
Baca Juga : Beri Selamat Danny-Fatma, Dilan Apresiasi Appi-Rahman dan Imun
“Makanya saya katakan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami kegagalan DP saat menakhodai Pemkot Makassar karena bukti-bukti tersebut. Nah, kalau DP banyak bicara soal prestasinya di debat pilwali, mungkin beliau yang gagal paham,” kunci ATA.
