Selasa, 24 November 2020 11:01

Minta Fasilitas Pendidikan di Pulau Disamakan dengan Kota, DPRD Sulsel Juga Tolak Pengurangan Guru Honorer

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Sofyan Syam (kanan)
Sofyan Syam (kanan)

DPRD Sulsel meminta agar fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan tidak dibeda-bedakan dengan fasilitas yang dimiliki sekolah di kota.

RAKYATKU.COM - Kesenjangan pendidikan antara masyarakat kepulauan dan daratan masih terjadi. DPRD Sulsel berharap perlakuan berbeda itu disudahi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Sofyan Syam meminta Pemprov Sulsel agar melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di Sulsel. Termasuk di pulau.

"Terkait APBD 2021 soal pendidikan, kita mau masyarakat pulau dan daratan tidak ada yang dibeda-bedakan. Harus dilakukan pemerataan," kata Sofyan saat menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Sulsel, Senin (23/11/2020).

Baca Juga : 

Sofyan mengatakan, saat melakukan perjalanan dinas di beberapa daerah, ia menemukan masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi terkait pendidikan.

Saat sementara melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Terutama di Kepulauan Pangkep yang merupakan dapilnya ia menemukan masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan sekolah yang masih kurang.

"Di pulau terluar dengan jarak antara satu pulau jauh sekali. Bahkan ada yang aksesnya satu hari baru bisa sampai. Kecamatan Liukang Tangngaya. Itu lebih dekat dari Mataram yang ditempuh 6-8 jam. Masih terdapat kekurangan yang perlu untuk dibenahi," tambahnya.

 

Ia juga menemukan beberapa pulau yang memang telah memiliki fasilitas pendidikan. Hanya saja, sarana dan prasarana masih perlu untuk terus dikembangkan.

"Saya secara pribadi merasa tidak nyaman. Perlu ada perhatian khusus untuk masyarakat pulau. Bukan cuma di Pangkep saja, Selayar juga mungkin ada nasib seperti itu. Jadi pemerataan pendidikan masih sangat penting untuk ditingkatkan," bebernya.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Haidar Madjid mendorong upaya kenaikan insentif guru honorer. Hal ini dimaksudkan agak optimal dalam menjalankan tugas.

"Komisi E pada prinsipnya sangat mendukung pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan bagaimana memikirkan saudara-saudara kita yang menjadi guru honorer. Apalagi ini untuk mengoptimalkan mereka melakukan tugas-tugasnya," kata Haidar Majid.

Selain itu, Haidar berharap jumlah guru honorer di Sulawesi Selatan tidak dikurangi. Bahkan jika bisa dilakukan penambahan. Ia menyebut keberadaan honorer dibutuhkan bahkan sangat strategis.

"Kalau saya secara pribadi, tidak menerima kalau jumlah mereka dikurangi. Malah harus ditambah. Karena dari beberapa pertemuan posisi guru honorer memang sangat strategis. Yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah betul-betul pengabdian," sebutnya.

Penulis : Syukur
#dprd sulsel