RAKYATKU.COM, BANTAENG - Bupati Bantaeng, Ilham Azikin, menghadiri pendampingan implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Claro Hotel Makassar, Kamis (12/11/2020).
Selain Kabupaten Bantaeng, kegiatan ini juga diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Pinrang, Enrekang, dan Luwu Utara.
Pendampingan implementasi ini yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
Baca Juga : Bupati Bantaeng Lantik Puluhan Pejabat Baru
Di mana Kabupaten Bantaeng sendiri mendapat penghargaan atas empat inovasinya.
Yakni Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atas inovasi "Relawan Dikte TBC-Kusta", Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng atas Inovasi "Terminal Darah" Puskesmas Sinoa Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atas inovasi "Bendera Saskia" serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng atad inovasi "Si Cepat Pedis Mami Rendi".
Abdul Hayat dalam sambutannya mengatakan, kita harus berpacu dengan serapan anggaran jelang akhir tahun. Serapan anggaran tersebut, tentu harus sejalan dengan kinerja, yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Jelang Akhir Masa Jabatan, Ilham Azikin: Jaga Kebersamaan
“Apa yang kita lakukan selama ini harus dipertanggungjawabkan dan harus transparan,” kata Abdul Hayat.
Dia mengapresiasi pelaksanaan rakor oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rakor tersebut merupakan bentuk tindaklanjut pendampingan bagi pemerintah daerah.
“Kalau reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kuat, maka pemerintah provinsi juga kuat, dan secara nasional akan tangguh,” ujarnya.
Baca Juga : Bupati Bantaeng Salurkan Asuransi Rp 209 Juta ke Peternak
Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naptalina Sipayung, mengatakan, Kementrian PAN – RB sebagai perumus kebijakan, mengkoordinasikan kebijakan, dan mengevaluasi, untuk mengukur sejauh mana implementasi dan kendala di lapangan. Forum ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Sulsel.
“Forum pertama diikuti empat kabupaten, forum kedua enam kabupaten, dan saat ini delapan kabupaten,” kata Naptalina.
Dia berharap, pemerintah provinsi ikut mengkoordinasikan kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Setiap rupiah yang keluar dari APBN dan APBD, harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
