RAKYATKU.COM - Mantan Menteri Pertanian, Dr Ir Andi Amran Sulaiman MP menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (11/11/2020).
Tanda kehormatan bintang mahaputera dan bintang jasa ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118/TK/TH 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. Juga berdasarkan Keppres Nomor 119/TK/Th 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa.
Mantan Mentan Andi Amran Sulaiman, yang ditemui usai acara mengatakan, penganugrahan ini merupakan bentuk penghargaan kepada para petani Indonesia yang selama ini telah bekerja keras demi kejayaan pertanian Indonesia.
Baca Juga : Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional
“Ini adalah penghargaan untuk para petani Indonesia. Saya hanya mewakili para petani kita,” ujarnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) yang saat itu dikomandani oleh Andi Amran memang berhasil mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan petani Indonesia. Hasil kerja keras tersebut perlahan mulai menampakkan hasilnya. Bahkan tak urung, Presiden Jokowi memberi ‘acungan jempol’ terhadap kinerja tersebut.
Dalam kepemimpinan Mentan Amran, Kementerian Pertanian memang melakukan berbagai terobosan baik dalam internal kementerian maupun terobosan dalam menggenjot produksi pangan nasional.
Baca Juga : Ini Solusi Darurat Kementan Atasi Dampak Banjir di Pati
Hal ini ditandai dengan melakukan transformasi dan reformasi birokrasi dengan menempatkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam ikut aktif melakukan pengawasan internal.
Sedangkan upaya keluar dengan melakukan terobosan brilian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program yang langsung mampu menyentuh akar persoalannya. Semua ini dilakukan demi kecintaannya pada petani dan bangsa ini.
Secara sistemik Kementan telah menyusun roadmap pembangunan pertanian komoditas jangka panjang. Pada dokumen tersebut disebutkan secara jelas pada 2017 tidak ada impor beras, jagung, cabai dan bawang merah, 2019 tidak impor gula konsumsi, 2025 tidak impor gula industri, 2027 tidak impor daging sapi dan bahkan pada 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.
Baca Juga : Program Pompanisasi Kementan di Kabupaten Grobogan Mampu Percepat Masa Tanam
Guna mewujudkan nawa-cita dan roadmap jangka panjang, beberapa kebijakan strategis yang ditempuh. Pertama, merevisi regulasi yang menghambat. Kedua, membangun infrastruktur irigasi 3,2 juta hektare, cetak sawah, dan mekanisasi secara besar-besaran alat dan mesin minimal 80 ribu unit pertahun. Ketiga, memperkuat sistem budi daya dan pasca panen. Keempat, penataan tata niaga pangan. Kelima, mengendalikan impor dan mendorong ekspor.
Upaya pencapaian swasembada merupakan langkah simultan dengan mensejahterakan petani. Kementerian Pertanian 2015 merehabilitasi jaringan irigasi tersier lebih dari 2,4 juta hektare, menyediakan lebih dari 80 ribu unit, dan benih padi 2,7 juta hektare.
Berbagai kajian menunjukkan faktor kunci sukses produksi padi 2015 naik 6,42 persen menjadi 75,39 juta ton gabah adalah keberhasilan menyelesaikan aspek mendasar air, alat mesin pertanian dan sarana produksi.
Baca Juga : Mentan: Merah Putih Memanggil Kita Segera Turun Ke Sawah
Kebijakan komprehensif menangani aspek hulu sampai hillir diikuti dengan eksekusi di lapangan telah berdampak secara signifikan. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan program Serap gabah (Sergab) telah melindungi petani dari harga jatuh di saat panen raya dan memperkuat stock pangan. Harga gabah di saat panen raya stabil dan demikian juga stock beras saat ini 2,1 juta ton cukup aman sampai dengan Mei 2017.
Berbagai indikator produksi dan kesejahteraan petani 2015-2016 menunjukkan tren meningkat signifikan dan kinerja ini diakui berbagai lembaga survei dalam dan luar negeri.
Jadi dalam kurun waktu 2015-2016 kemiskinan di pedesaan semakin menurun. Buktinya data series BPS penduduk miskin September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen, menurun 80 ribu orang jika dibandingkan Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang. Penduduk miskin di pedesaan turun 50 ribu dari 17,94 juta orang menjadi 17,89 juta orang.
Indeks ratio gini atau indeks gini diukur BPS pada Maret 2016 sebesar 0,397 menurun 0,011 poin dibandingkan dengan rasio gini tahun 2015 sebesar 0,408. Rasio gini di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 yang sebesar 0,329.
Menurut publikasi BPS, NTP nasional pertanian (termasuk perikanan) untuk bulan Agustus 2016 sebesar 101,56 atau naik 0,17 persen terhadap bulan Juli 2016. NTP nasional, demikian juga NTP tanpa perikanan juga menunjukkan peningkatan.
Kenaikan NTP tersebut disebabkan persentase kenaikan pada IT yang lebih besar dibandingkan IB, dimana IT naik 0,30 persen sedangkan IB naik 0,13 persen.
NTUP juga terjadi kenaikan indeks 0,05 persen, yaitu 110,02 pada bulan Juli 2016 menjadi 110,08 pada bulan Agustus 2016. Artinya kemampuan petani untuk membeli biaya produksi untuk usaha taninya sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama kontribusi dari kenaikan NTUP pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat 0,02 persen.
Besarnya inflasi di perdesaan diindikasikan oleh perubahan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT). Pada bulan Agustus 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,06 persen. Inflasi perdesaan terutama disebabkan inflasi pada kelompok pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, dimana bulan Agustus merupakan awal tahun ajaran baru sehingga pengeluaran rumah tangga petani lebih banyak untuk pendidikan. Kelompok bahan makanan justru mengalami penurunan harga atau deflasi. Adanya inflasi perdesaan ini membawa dampak pada kecilnya peningkatan NTP.
Prediksi kemiskinan di pedesaan menurun semakin nyata pada beberapa bulan ke depan. Ini terjadi karena seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sebesar 5,18 pesen atau meningkat dari 4,91 persen pada kuartal-I dan lebih tinggi dibandingkan kuartal-II 2015 sebesar 4,66 persen (year on year).
Memang jumlah petani semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan sedang terjadi proses transformasi ekonomi dari menuju negara industri. Hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengawal mereka untuk terjun ke sektor industri dan lainnya, serta untuk ketenagakerjaan sektor pertanian diatasi dengan mekanisasi.
Modernisasi pertanian dilakukan dengan program penyaluran alat dan mesin pertanian secara besar-besaran dan dikawal dengan ketat sehingga telah mampu meningkatkan efisiensi input, meningkatkan produktivitas serta mengurangi susut hasil.
Kebijakan pengendalian impor dan mendorong ekspor telah menunjukkan hasil. Neraca perdagangan pertanian surplus di saat ekonomi global lesu. Impor pangan semakin menurun dan tahun 2016 sudah tidak ada lagi impor bawang merah.
Mencermati data impor beras. Agar dicermati jenis impor menurut kode HS nya. Impor beras 2016 itu berupa beras bentuk lain untuk pakan terbak dan beras khusus penderita diabetes. Jadi pada 2016 tidak ada impor beras medium. Produksi 2016 lebih tinggi dibandingkan 2015 dan surplus untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Untuk diketahui terkait impor jagung bahwa pada 2015 Indoneia telah mampu menekan impor jagung Januari-Juli 2016 turun 56 persen. Tahun 2017 sudah tidak impor jagung.
Menariknya, menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS (Kecuk Suhariyanto), perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sangat dipengaruhi dari kontribusi sektor pertanian yang melampaui prediksi dan kontribusi sektor pertanian sangat besar yakni 14,14 persen dari total pertumbuhan ekonomi nasional.
Fakta membuktikan, walaupun di tahun 2015 pertanian Indonesia dalam kondisi El-Nino, Program Upaya Khusus (Upsus) ternyata berhasil meningkatkan produksi pangan secara tangguh. Pertama, produksi padi 2015 naik 6,42 persen, jagung naik 3,18 persen dan kedelai naik 0,86 persen dibandingkan tahun 2014 (BPS 2016).
Empat program, yakni irigasi, bantuan alsintan, subsidi pupuk, pendampingan dan lainnya dengan tingkat kepuasan petani 76,8 persen kepuasan tertinggi pada pendampingan sebesar 89,6 persen (INDEF 2016). Demikian juga survei CSIS kepuasan terhadap pemerintahan JOKOWI selama dua tahun naik dari 50,6 persen menjadi 66,5 persen dan petani menjadi lebih optimis dan bahagia.
Keberhasilan program pertanian ini dianalisis olehThe Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek Ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke-66, jauh di atas peringkat keseluruhannya yakni ke-71.
