RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Sebuah meme viral di media sosial. Isinya tentang teguran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Benarkah ada teguran? Staf ahli wali kota Makassar bidang komunikasi dan media, Munadhir Mubarak meluruskan informasi yang beredar.
Menurut Munadhir, sejauh ini belum pernah ada surat teguran yang dialamatkan kepada keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.
Baca Juga : Sudah Komitmen, Appi-Rahman Lanjutkan Perjuangan Tangani Covid-19 di Kota Makassar
"Memang ada surat dari Kemendagri perihal atensi atas tindak lanjut rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Tapi itu bukan teguran, melainkan hanya penyampaian kepada kepala daerah sekaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN," jelasnya.
Munadhir menyayangkan meme yang beredar di sosial media tersebut karena dinilai dapat menganggu kinerja pemerintah dalam dalam upaya pelaksanaan pilkada damai di tengah pandemi Covid-19.
"Namun, kami heran, kenapa ini menyebar di sosial media, bahkan dibuatkan meme. Seolah-olah Pak Gubernur dan Pak pj Wali Kota ditegur oleh Kemendagri karena tidak netral. Ini kan menurut kami sudah sangat berlebihan," ujar Munadhir saat berbicara di depan sejumlah wartawan di Makassar, Jumat (6/11/2020).
Baca Juga : Sudah Sempat Crossing, RTK Ungkap Penyebab Appi-Rahman Kalah Atas Danny-Fatma Versi Quick Count
Munadhir juga mengklarifikasi terkait keberangkatan sejumlah camat dan lurah ke Bali yang diisukan bersifat politis.
“Sebenarnya ini adalah program yang sudah berjalan sekian tahun lamanya di Badan Pendapatan Kota Makassar. Jika ada kecamatan yang memenuhi pencapaian PBB-nya, maka akan diberikan penghargaan dan apresiasi dalam bentuk benchmarking untuk mendapatkan best practice tentang strategi dalam mengoptimalkan PAD. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi benchmarking mengingat daerah ini sebagai daerah pilot project pengelolaan PBB di Indonesia," lanjutnya.
Menurutnya, target PBB Kota Makassar tahun ini berhasil melampaui batas hingga 124 persen atau sekitar Rp160 miliar dari target Rp134 miliar. Kegiatan benchmarking ini melibatkan 59 lurah dan enam camat.
Baca Juga : Beri Selamat Danny-Fatma, Dilan Apresiasi Appi-Rahman dan Imun
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr Ismail Hajiali menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait beredarnya rekaman suara yang diduga sekretaris Kecamatan Ujung Tanah yang berusaha menekan tenaga honorer untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilwali Makassar.
"Kalau saya sepintas melihatnya itu rekayasa digital. Suara dan gambar yang ditampilkan itu tidak sinkron. Namun tentu ini perlu pembuktian lebih lanjut oleh ahli forensik digital. Kita serahkan ke aparat hukum dalam hal ini ke Bawaslu dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Dr Ismail Hajiali.
Pihaknya juga menyayangkan pihak-pihak yang telah sengaja mengedit dan mentransmisikan rekaman tersebut secara luas di sosial media. Padahal, itu belum terkonfirmasi kebenarannya. Ismail juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam mengakses, termasuk menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, karena dampaknya bisa berakibat buruk. Termasuk pelanggaran UU ITE yang bisa berakibat hukum di kemudian hari.
