RAKYATKU.COM,BARRU - Tim pasangan calon bupati dan wabup HM Malkan Amin-Andi Salahuddin (Macora) kembali melayangkan keberatan ke KPU. Tim Macora menilai Data Pemilih Sementara (DPS) semrawut dan bermasalah.
Belum terjawab masalah pertama dari 102 yang diajukan sebagai data pemilih bermasalah, kini tim Malkan-Udin (MU) kembali mengajukan penolakan kedua terhadap data pemilih sementara (DPS).
Tim hukum pasangan Macora menemukan sekitar 8.057 NIK bermasalah dan 1.199 data pemilih ganda dalam temuannya yang kedua.
Baca Juga : Strategi Aska Mappe di Pilkada Barru 2024: Bakal Calon Wakil Akan Diumumkan Juli
Tim hukum Macora yang diwakili Idham Amiruddin saat merilis data DPS yang dinilai bermasalah secara terbuka membeberkan alasan pihaknya menolak data DPS KPU Barru.
Ada enam poin keberatan tim MU ke pihak KPU. Pertama, urutan pemilih dalam file format PDF tidak sama dengan file CSV yang kemudian disusulkan. Kedua masih ditemukan nomor induk kependudukan( NIK) rekayasa pada TPS yang sama disejumlah lembaran yang berbeda.
Temuan ketiga tim pasangan tersebut adanya dugaan data ganda lintas TPS, kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya yang keempat ditemukan pemilih dengan NIK kecamatan siluman. Dalam DPS yang diberikan KPU, pada digit 5 dan 6 nominalnya tidak sesuai jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Barru.
Baca Juga : Ketua Golkar Barru Jawab Opini Publik Soal Duetnya dengan Ulfah Nurulhuda
Temuan kelima melakukan perubahan kode wilayah kabupaten kota pada digit 3 dan 4 untuk membenarkan NIK kecamatan siluman.
"Hal ini sangat fatal karena sangat tidak memungkinkan pengkodean 71 yang terdaftar baku dalam server komputer Capil Kabupaten Barru. Keenam, ditemukan data Pilpres 2019 yang berkategori benar namun kemudian menjadi tidak benar di DPS pemilihan bupati dan wabup tahun 2020," kata Idham.
Dari pengungkapan masalah DPS, kata mantan konsultan kependudukan ini bukan bermaksud mencari-cari kesalahan pihak yang berhubungan dengan data kependudukan.
Baca Juga : Pemilihan Bupati Barru, Arizaldy Aras Kembalikan Formulir di Tiga Partai
Tetapi pihaknya berharap masyarakat memiliki pengetahuan tentang data kependudukan yang benar, tertib, dan akuntabel.
"Melalui temuan kami ini akan ditemukan dugaan apakah DPS ini sengaja direkayasa, kemudian siapa yang berperan dalam skenario tersebut atau adakah pihak yang sengaja bersekongkol untuk mengacaukan DPS ini," bebernya.
