GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama KPU, Bawaslu dan Forkopimda Kabupaten Gowa melakukan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Peace Room A'Kio, Kantor Bupati Gowa, Jumat (18/9).
Dalam rapat tersebut membahas mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan selama tahapan Pilkada hingga masa kampanye terkait penerapan protokol kesehatan sekaligus mengenai dampak atau sanksi jika terjadi adanya pelanggaran selama masa kampanye.
Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis mengatakan hal terpenting dalam proses tahapan pilkada yakni harus menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Apalagi pada tanggal 23 September mendatang akan ada pengumuman penetapan Pasangan Calon (Paslon), dan masa kampanye yang dimulai 26 September yang memungkinkan adanya pergerakan massa.
Baca Juga : Logistik Pilkada di Gowa Siap Didistribusikan
"Ancaman yang disampaikan oleh pusat jika terdapat adanya pelanggaran atau penularan Covid-19 tidak terkendali maka akan dilakukan penundaan sehingga perlu diantisipasi bersama untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.
KPU mengaku hal ini perlu disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan, desa dan lurah agar ketika penetepan paslon, pengundian nomor urut hingga masa kampanye tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pada kesempatan itu juga pihaknya mengajak untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Menurutnya salah satu bentuk keberhasilan pilkada dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih.
Baca Juga : Adnan Dapat Izin Pj Gubernur untuk Cuti Kampanye di Pilkada Gowa
"Kami mengajak masyarakat agar jangan lupa ke TPS pada 9 Desember mendatang dengan memakai masker agar kita bisa mencapai target yaitu 77,5 persen partisipasi pemilih. Jangan percaya hoax jika ada yang mengatakan akan dilakukan rapid maupun swab tetapi cukup menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan," tegas Muchtar.
Sementara Ketua Bawaslu, Samsuar Saleh mengatakan Pilkada 2020 ini memang sangat berbeda karena disatu sisi harus meningkatkan partisipasi pemilih dan disisi lainnya harus menghindari kerumunan, jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi ini sehingga kedua hal tersebut cukup berbanding terbalik dan merupakan suatu tantangan.
"Perlu kerjasama seluruh sektor hingga ke tingkat desa untuk mensosialisasikan ke masyarakat karena ini suatu tantangan bagi kita, selain meningkatkan partisipasi pemilih juga harus menghindari kerumunan sedangkan euforia masyarakat pada pesta demokrasi ini susah dihindari," tambahnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Ajak Pemuda Sambut Bonus Demografi
Menanggapi hal ini, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan melalui Kunker yang dimulai 10 September lalu dan akan terus mensosialisasikannya hingga bisa menyeluruh ke masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada nanti.
Selain itu, dirinya mengaku Kabupaten Gowa telah memiliki perda wajib memakai masker dan penerapan protokol kesehatan yang didalamnya telah ada payung hukum dan memuat beberapa jenis sanksi seperti sanksi sosial, sanksi denda hingga sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha selama tiga bulan.
"Kita akan selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan apalagi kita sudah ada Perda yang mengikat sehingga jika ditemukan pelanggaran akan kena sanksi," kata Adnan.
Baca Juga : Inovasi UMKM DWP Gowa Jadi Lokus Studi Tiru Kota Baubau
Tak hanya itu, orang nomor satu di Gowa ini juga mengingatkan masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanyi sebagai bentuk keberhasilan dalam penyelenggaran Pilkada 2020.
"Kita akan rapat lanjutan lagi selasa nanti secara virtual bersama pemerintah desa/lurah, kecamatan, Kapolsek dan Danramil untuk mensukseskan pilkada ditengah pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya.
