MAKASSAR - Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta maaf kepada Bawaslu Kota Makassar yang tak menghadiri undangan klarifikasi soal mutasi jabatan. Menurut Prof Rudy, karena agenda protokoler begitu padat, ia baru mengetahui surat tersebut saat malam hari.
"Undangannya kita tidak terima, baru saya diinformasikan pas malamnya," kata Prof Rudy kepada awak media Selasa (8/9/2020).
Ia menjelaskan, mutasi jabatan yang ia lakukan tidak berhubungan dengan adanya gerakan politik. Pemerintahan Kota Makassar harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan adanya Pilkada Makassar 2020.
Baca Juga : Optimisme Makassar Menjadi Kota Kreatif UNESCO Berkat Keunikan Coto Makassar
"Saya mengimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi," katanya
"Apalagi saya ini kan sama sekali tidak berafiliasi dengan politik manapun. Sehingga kegiatan mutasi itu kita lakukan murni untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat dan itu adalah salah satu amanah yang diberikan kepada saya sebagai Pj," kata Prof Rudy.
Ia menambahkan, sebagai penjabat wali kota, dia diberikan amanah untuk menyukseskan kegiatan Pilkada Makassar 2020 namun tidak melupakan prioritas utama sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengkaitkan kegiatan mutasi dengan gerakan politik.
Baca Juga : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Terima Kunjungan Tim Morula IVF
"Jangan mengkait-kaitkan hal yang tidak perlu dikaitkan seperti kegiatan mutasi yang dasarnyan kita lakukan untuk mempercepat kinerja .Salah satu upaya untuk mempercepat kinerja adalah dengan melakukan penyegaran-penyegaran pada instansi-instansi yang perlu penyegaran," pungkasnya.
