RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mengevaluasi dan mengoptimalkan layanan haji dan umrah, serta untuk mendengarkan aspirasi dari Kementerian Agama, baik pada tingkat kantor wilayah maupun kabupaten/kota se Sulsel, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Makassar.
Lawatan ini bertajuk kunjungan kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan mengusung tema "Dampak Covid-19 terhadap Pelayanan Haji dan Peningkatan Peran UPT Asrama Haji di Provinsi Sulawesi Selatan".
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar ini, dipandu langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Anwar Abubakar, Kamis (27/8/2020).
Baca Juga : Terbagi 8 Kloter, PPIH Embarkasi Makassar Telah Berangkatkan 3.149 Jemaah Haji
Dalam sambutannya, Anwar Abubakar menyoal tentang panjangnya daftar tunggu Calon Jemaah Calon (CJH) Sulawesi Selatan yang telah mencapai angka 229.345 orang.
"Jika dibandingkan dengan kuota haji Sulsel yang hanya 7.272 orag tahun ini, maka waiting list CJH Sulsel telah mencapai 41 tahun lamanya. Mungkin ini daftar tunggu terlama di Indonesia," ungkapnya.
Anwar Abubakar juga menyebut adanya 25 CJH yang menarik setoran ONH-nya, serta berharap pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di tiga kabupaten dapat terealisasi tahun 2021.
Baca Juga : 13 Jemaah Haji Embarkasi Makassar Meninggal di Arab Saudi, Ini Daftar Lengkapnya
"Tahun ini Sulsel mendapatkan satu gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kabupaten Bulukumba. Semoga tahun depan usulan pembangunan gedung serupa di Kabupaten Bantaeng, Sidrap, dan Maros dapat terealiasi," harapnya.
Dirinya juga mengusulkan agar wisma haji di UPT Asrama Haji Sudiang terus dibangun mengingat asrama ini melayani delapan provinsi, baik embarkasi maupun debarkasi pada saat musim haji.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengaku turut resah dengan waiting list CJH Indonesia yang makin panjang khususnya di Sulsel.
Baca Juga : Jemaah Haji Kloter Perdana Gelombang Kedua Embarkasi Makassar Berangkat Pakai Ihram
"Ibadah haji itu adalah ibadah fisik, sehingga usia 65 sampai 70 tahun yang masuk daftar tunggu itu sangat riskan dan berisiko, makanya program haji muda di-launching sebagai solusinya," ujar Yandri Susanto.
Mengenai pembatalan ibadah haji oleh Kemenag RI tahun ini, Yandri mengungkapkan bahwa skema pemberangkatan haji tahun depan masih terus digodok, apakah akan memberangkatkan semua CJH tahun 2020 yang telah mendapatkan nomor porsi atau ditambah dengan CJH tahun 2021 terutama yang berusia 65 atau 70 tahun ke atas.
"Ini akan kita data CJH yang berusaia diatas 65 tahun, dan kita akan mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota dari 210 ribu menjadi 230 ribu jemaah," ucapnya.
Baca Juga : 20 Tahun Nantikan Anak, Calon Jemaah Haji Asal Bone Batal Berangkat karena Hamil
Pihaknya membuat buat skemanya dahulu, kata Yandri Susanto, karena menurutnya pandemi Covid-19 ini tidak ada yang bisa meprediksi kapan akan berakhir.
"Jika vaksin corona sudah bisa diproduksi massal pada bulan Februari nanti, belum jadi jaminan Indonesia bebas Covid karena menurut informasi virus corona ini ada delapan jenis sehingga vaksinya pun belum pasti sama untuk semua negara," tuturnya.
Adapun pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bantaeng, Yandi Susanto berjanji untuk menyetujui penganggarannya, termasuk renovasi KUA dan kantor Kemenag kabupaten/Kota serta pengaspalan jalam di Asrama Haji Sudiang Makassar.
Baca Juga : 20 Hotel Setara Bintang 3 Siap Sambut Jemaah Haji Embarkasi Makassar di Makkah
"Untuk saat ini ada moratorium pembanngunan gedung Kantor Kemenag, kecuali Kemenag Toraja Utara kita akan bangunkan karena memang belum memiliki kantor. Namun tetap ada anggaran untuk renovasi dan tidak perlu ditender," tuturnya.
Lanjutnya, bahwa pandemi Covid-19 ini ada hikmahnya. Menurutnya, pembatalan haji tahun ini diharapakan justru akan makin memperbaiki pelayanan haji tahun depan, dan akan ada relokasi anggaran dari tahun 2020 ke 2021 sehingga banyak hal yang bisa diprogramkan.
Menjelang akhir acara, Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis didaulat oleh Kakanwil sebagai pembicara terakhir. "Untuk pemberangkatan jemaah haji 1442 hijriah kita akan menyiapkan tiga skema,” kata Muhajirin Nasir.
Baca Juga : 20 Hotel Setara Bintang 3 Siap Sambut Jemaah Haji Embarkasi Makassar di Makkah
Skema pertama, lanjutnya, adalah ketika pandemi Covid-19 sudah berakhir maka kuota haji akan kembali normal, yaitu jemaah yang batal berangkat pada tahun ini akan diberangkatkan tahun 2021.
Sedangkan, untuk jemaah yang semula dijadwalkan berangkat tahun 2021 akan mundur ke tahun berikutnya. “Kecuali, jika tahun depan Indonesia mendapatkan tambahan kuota,” imbuhnya
Skema kedua, menurutnya, jika Covid-19 belum sepenuhnya hilang, maka dalam situasi tersebut akan dilakukan pembatasan atau pengurangan kuota.
Baca Juga : 20 Hotel Setara Bintang 3 Siap Sambut Jemaah Haji Embarkasi Makassar di Makkah
Skema terakhir menurut Dirjen yang menyelesaikan program doktoralnya di UIN Makassar ini mengatakan bahwa jika wabah Covid-19 masih tinggi dan belum dapat tertangani, maka dalam situasi demikian, kemungkinan pemberangkatan jemaah haji terpaksa ditunda lagi.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang turut serta dalam kunjungan ini di antaranya, Samsu Niang, Arwan M.Aras, Jefry Romdonny, Satori, dan Hasani Bin Zuber Anggota, serta Ashabul Kahfi dari Komisi IX DPR RI. Juga tampak hadir Yusuf Kamaluddin, Sekretariat Komisi VIII DPR RI dan Adi wicaksono, tenaga ahli Komisi VIII DPR RI.
Turut hadir dari Kemenag Sulsel di antaranya Kabag TU Faturrahman dan Kabid PHU Kaswad Sartono, Kabid Penaiszawa Rappe, Kabid Penmad Masykur, Kepala UPT Asrama Haji Sudiang Makassar M. Iqbal serta para Kaka Kemenag bersama Kasi PHU kabupaten/kota se-Sulsel.
