Rabu, 12 Agustus 2020 14:30

Godok Perbup, Pimpinan DPRD Jeneponto Kunker ke BPK Sulsel

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Godok Perbup, Pimpinan DPRD Jeneponto Kunker ke BPK Sulsel

Legislator Jeneponto melakukan konsultasi dan koordinasi, terkait Peraturan Bupati Jeneponto tentang standarisasi regional harga satuan biaya perjalan dinas dalam dan luar daerah yang mengacu ke Pepres 33 tahun 2020.

 

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor BPK RI, di Makassar.

"Jadi kunjungan itu dilakukan kemarin, di Kantor BPK pada Selasa 11 Aguatus. Dua orang unsur pimpinan DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin dan HM Imam Taufiq," ujar Kasubag Humas DPRD Jeneponto, Syamsul Idrus, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga : Komisi IV DPRD Jeneponto RPD dengan Dinsos, Bahas Bantuan Pangan Non Tunai

Ia menjelaskan, pada kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat teras pemkab jeneponto antara lain Kadis PPKAD Armawih A. Paki, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Inspektur, Kabag Hukum Mustakbirin, dan beberapa staf Pemda.

"Dia diterima pihak BPK Andi Robi mewakili atas nama kepala BPK perwakilan Sulsel," sebutnya

 

Pimpinan DPRD Jeneponto HM Imam Taufiq mempertanyakan di forum konsultasi yang melatarbelakangi pemkab jeneponto terlalu cepat merespon perpres 33 tahun 2020.

Baca Juga : Bupati Jeneponto Kukuhkan Tuber: Kita Memiliki Musuh Bersama

Perpres itu yang melahirkan sebuah peraturan bupati terkait dengan besaran nilai regional perjalanan dinas dalam negeri sementara seluruh pemkab tingkat II belum melakukan itu.

Sponsored by MGID

Padahal kata dia, dalam ketentuan perpres 33 itu berlakunya nanti awal tahun 2021 serta. Apakah peraturan bupati terkait dengan nilai besaran regional perjalanan dinas memungkinkan untuk di anulir kembali, seperti itu yang dipertanyakan.

"Hal ini ditanggapi oleh pihak BPK bahwa perpres 33 tahun 2020 bisa dipedomani lebih cepat lebih baik serta diatur dalam ketentuan PMK nomor 32, lalu ketentuan peraturan bupati tidak dimungkinkan untuk di anulir kembali," katanya.

Penulis : Samsul Lallo
#DPRD Jeneponto #Pemkab Jeneponto