RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Hati pekerja harian PT London Sumatra (Lonsum) Tbk. di Kabupaten Bulukumba merana. Harapan rezeki dengan menyadap getah karet tak lagi "lengket" usai keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali dilakukan.
PHK massal dengan jumlah 145 orang ini jadi pukulan telak bagi pekerja. Bagaimana tidak, yang sejatinya di tengah pandemi Covid-19 menjadi tumpuan pekerjaan mengais rezeki, malah sirna seketika.
"Iya, kami di-PHK, ratusan sahabat kami kini tak bisa berbuat banyak. Efesiensi ini menjatuhkan kami ke kesedihan mendalam," Kata Idoth, salah satu pekerja yang di-PHK, Selasa (28/7/2020).
Baca Juga : Jelang Mutasi, Bupati Bulukumba Endus Jual Beli Jabatan di Lingkup Pemkab
Idoth yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di PT Lonsum, sangat menyayangkan hal ini. Katanya, efisiensi dengan melakukan pengurangan tenaga kerja mestinya ditinjau ulang. Terlebih di tengah pandemi saat ini kondisi akan ketersediaan lapangan kerja sangatlah susah.
Manajemen perusahaan, kata Idoth, harusnya menyelipkan sisi kemanusiaan dalam kebijakannya. "Karena kita tahu bersama keutuhan dan keberhasilan sebuah perusahaan tidak lepas dari tangan-tangan buruh yang kuat," ungkap Idoth.
"Walau secara payung hukum yang menaungi kebijakan tersebut sudah terpenuhi, tetapi pada intinya buruh yang terkena program efisiensi bukan hanya beban material yang selalu menghatuinya, akan tetapi sanksi sosialnya juga mesti menjadi perhatian kita semua," beber Idoth.
Baca Juga : Kibarkan Bendera di Tengah Guyuran Hujan, Bupati Bulukumba Berikan Bonus untuk Paskibraka
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, yang dimintai tanggapan atas kondisi ini, berujar bahwa keputusan PHK yang diambil Lonsum tidak melibatkan pemerintah.
Tomy mengaku baru mendapat informasi tentang PHK setelah banyaknya aduan yang datang kepadanya. "Saya sudah komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan dinas juga belum dapat informasi yang memadai," katanya.
Selayaknya, kata pria berkacamata ini, keputusan krusial yang diambil oleh perusahaan agar diketahui pemerintah. "Kita ingin mendorong pengambilan keputusan krusial yang dilakukan oleh perusahaan setidaknya dilakukan secara transparan dan akuntabel," beber Tomy.
Baca Juga : Pantau Hari Pertama PTM di Bulukumba, Wabup Buka Dompet lalu Bagi-Bagi Uang Merah
Sementara itu, pihak PT Lonsum yang dimintai keterangan hingga kini belum memberikan jawaban.
