RAKYATKU.COM - Presiden Joko Widodo lebih sering menegur menterinya. Terbaru, giliran Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang "naik arisan".
Dalam rapat kabinet Rabu (8/7/2020), Presiden Jokowi awalnya bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Dia menilai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.
Presiden Jokowi berharap, kegiatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh. Hal ini akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan akibat pandemi Covid-19.
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini," ujar Jokowi.
Di antara beberapa kementerian yang memiliki anggaran besar, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo salah satunya. Malah yang terbesar dengan Rp117,9 triliun.
Jokowi mengingatkan agar belanja pemerintah memprioritaskan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kementerian Pertahanan, bisa saja di PT DI (Dirgantara Indonesia), beli di PT Pindad, beli di PT PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," sentil Jokowi.
Sebelumnya, juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya lonjakan impor senjata dan amunisi pada Maret 2020.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu kemarin, 15 April 2020, impor senjata naik lebih dari 7.000 persen dari bulan sebelumnya, Februari 2020.
"Mekanisme belanja senjata kan membutuhkan rentang waktu yang panjang, memang faktanya seperti yang disampaikan kepala BPS," kata Dahnil pada Kamis (16/4/2020).
BPS mencatat impor produk senjata dan amunisi serta bagiannya meningkat tajam di tengah Covid-19. Sepanjang Maret 2020, BPS mencatat nilai impor senjata mencapai US$ 187,1 juta, naik hingga 7.384 persen, dibandingkan Februari 2020 yang hanya US$ 2,5 juta.
Angka US$ 187,1 juta ini juga naik 8.809 persen dibandingkan Maret 2019 yang hanya US$ 2,1 juta.
"Ini rutin dilakukan setiap tahun untuk pertahanan dan keamanan. Kebetulan 2020 jatuhnya Maret 2020," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam sebuah konferensi pers April lalu.
