Senin, 06 Juli 2020 15:35

Warga Sangkarrang Curhat, Pendapatannya Menurun Akibat Penambangan Pasir

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Daeng Darisa
Daeng Darisa

Mata Daeng Darisa tampak berkaca-kaca. Di depan Kantor Lurah ia dan ratusan warga berkumpul seusai melakukan aksi penolakan dan pengusiran kapal penambang pasir milik PT Boskalis yang beroperasi di wi

RAKYAKU.COM, MAKASSAR - Mata Daeng Darisa tampak berkaca-kaca. Di depan Kantor Lurah ia dan ratusan warga berkumpul seusai melakukan aksi penolakan dan pengusiran kapal penambang pasir milik PT Boskalis yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sangkarrang. Aktivitas penambangan pasir untuk proyek New Port milik pemerintah telah merampas sumber penghasilannya sebagai nelayan.

“Sejak masuknya kapal Boskalis itu Februari lalu, pendapatan masyarakat terus menurun. Saya bahkan sudah empat bulan tidak turun (menangkap ikan) karena ikan-ikan karang tidak ada lagi bisa didapat," kata Daeng Darisa dengan nada mengeluh, Sabtu (5/7/2020).

Pasir yang disedot dan diangkut kapal milik asal Belanda ini sudah berlangsung sejak Februari lalu. Sebelumnya, kapal ini menambang pasir di wilayah perairan Galesong Takalar. Pasirnya digunakan sebagai material pembangunan proyek New Port Makassar (NPM).

Hal serupa diutarakan Daeng Hamka. Melaut, menangkap ikan lalu menjualnya ke Makassar sebagai  sumber pendapatan satu-satunya terpaksa ia tinggalkan sementara waktu karena minimnya hasil tangkapan. Tidak bisa menutupi biaya operasional.

"Setelah berjalan beberapa bulan, kini keluhan masyarakat nelayan bukan lagi berkurang. Tapi tidak ada. Dulu sebelum kapal perusak ini datang, kita bisa menjual ikan ke kota hingga jutaan rupiah. Tapi saat ini, kita bahkan berhutang kepada distributor bahan bakar perahu," tuturnya.

Daeng Hamka yang tidak melaut lagi sejak beberapa pekan terakhir. Sepertinya pasrah dengan situasi yang ada saat ini. Menurutnya, masyarakat tidak meminta agar penambangan itu dihentikan. Terpenting bagi warga, ada solusi dari pemerintah terkait nasib nelayan.

"Kami sama sekali tidak melarang proyek pembangunan pemerintah. Tapi kita minta agar wilayah operasi Boskalis ini tidak di wilayah tangkapan kita. Itu saja," tambahnya.

Aksi heroik ratusan nelayan Sabtu (5/7/2020) pagi adalah aksi besar-besaran nelayan Sangkarrang yang kedua kali. Aksi pertama dilakukan pada tanggal 28 Juni lalu.

Aksi nelayan kedua kali ini terbilang lebih besar dari aksi pertama, sebab didampingi dan dikawal oleh aktivis mahasiswa seet Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar Timur.

Kapal penyedot pasir ini awalnya menuju lokasi penambangan sekitar pukul 10.00 wita disaksikan ribuan warga yang sudah berkumpul di dermaga untuk melakukan aksi penolakan. Nelayan lalu mengikuti hingga ke tengah laut.

Di tengah laut inilah saat kapal asal Belanda ini sedang beroperasi mengeruk pasir dari dasar lautan, ratusan perahu tradisional para nelayan secara komando mengepung dan melempari kapal dengan batu dan potongan-potongan kayu hingga akhirnya kapal sedot pasir tersebut kabur meninggalkan lokasi menghindari amukan para nelayan.

Kordinator Aksi, Sardi mengatakan, bila kapal Boskalis ini tetap melakukan aktivitas penambangan, maka nelayan juga akan tetap terus melakukan penolakan dan melibatkan gerakan pemuda aktivis di Kota Makassar secara lebih massif.

"Tetap akan kami kawal. Kita tidak akan mengorbankan kehidupan masyarakat pulau 
yang kehilangan mata pencaharian cuma karena alasan pembangunan. Pembangunan Now Port ini sama cuma memperluas wilayah Kota Makassar di saat yang sama menenggelamkan wilayah kepulauan," ujar Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Sangkarrang.

Ketua IMM Cabang Makassar Timur, Muslim Haq, juga mengecam aktivitas penambangan yang destruktif ini."Kita tegaskan IMM tetap akan mengawal sampai penambangan ini dihentikan".

Senada dengan HMI, Pengurus HMI Cabang Makassar, Abrar di depan ratusan warga menegaskan akan mengawal proses gerakan penolakan ini sampai tuntutan warga mendapatkan solusi. "Kita akan mulai dengan  mendesak DPRD Provinsi Sulsel untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua pihak yang bertanggungjawab," katanya. 

Rencananya dalam pertemuan tersebut, bila kapal penambang pasir ini masih bekerja, maka ribuan nelayan ini akan mengerahkan massa lebih banyak. Mereka juga berencana membakar kapal penambang asal Belanda ini jika tetap menjalankan aktivitas destruktifnya.