RAKYATKU.COM, JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo, marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).
Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu, suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras.
Video rekaman saat Jokowi marah diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Jokowi mengatakan, tiga bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi Covid-19. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.
"Kita juga mestinya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati," kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara.
Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja biasa-biasa saja. Tidak ada tindakan luar biasa mengantisipasi krisis.
"Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan," katanya.
"Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progress. Signifikan enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu asalkan untuk rakyat untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," ucapnya.
Jokowi juga menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi.
"Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres yang signifikan, tidak ada," imbuhnya.
Jokowi menilai total 34 Menteri yang dimilikinya belum memiliki manajemen krisis yang bagus. Jokowi menilai hingga saat ini, kebijakan yang dikeluarkan masih standar atau itu-itu saja.
"Hati-hati, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terakhir menyampaikan bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 sampai 7.6 persen minusnya," ujar Jokowi.
Bahkan Jokowi tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam langkahnya masih ditemukan stagnasi kinerja Menteri.
Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran Menterinya untuk tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri jika memang diperlukan sebagai upaya menolong Negara dari ancaman krisis.
"Kalau mau minta Perpu lagi saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," tegasnya.
Sumber: CNN Indonesia
