Selasa, 26 Mei 2020 10:17

Gubernur Tegur PJ Walkot yang Serampangan Keluarkan Kebijakan

Fusuy
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bereaksi. Mantan bupati Bantaeng dua periode ini, bahkan memberikan teguran keras.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR—Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah bereaksi. Mantan bupati Bantaeng dua periode ini, bahkan memberikan teguran keras.

Teguran itu dialamatkan kepada sahabat “dekatnya” yang baru dilantik; PJ Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf. Apa isi teguran Sang Gubernur?

Tenyata, Gubernur Nurdin mengingatkan PJ Walkot Makassar itu agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan. Terkhusus, di tengah pandemik Covid-19.

Teguran Gubernur Nurdin itu, memang tampaknya punya argumen. Kebijakan Yusran Yusuf yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan di tengah kampanye Pempov Sulsel meminta warga beraktivitas di rumah saja,   sangat beresiko.

Menurutnya, kebijakan PJ Walkot tersebut sangat tidak populis. Justru, sebaliknya, bisa merugikan masyarakat.

“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap di rumah saja. Justru PJ Walkot membolehkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini, dan tidak mempertimbangkan dampaknya,” tegasnya.

Nurdin Abdullah menuturkan, seharusnya PJ Walkot berkordinasi dengan Pemprov Sulsel. Terkhusus, dalam mengambil setiap keputusan. Apalagi, kata dia lagi, ini menyangkut keselamatan banyak orang.

Karena, itu tadi. Membuka ruang resepsi pernikahan, sama saja memberi ruang penyebaran Covid-19. “Fokus kita saat ini, bagaimana terus menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin banyak. Harusnya, kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya. Bagaimana pejabat sebelumnya, getol melakukan itu. Harusnya, juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras. Mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-19,”paparnya. 

Tak pelak, Gubernur Nurdin meminta PJ Walkot berhati-hati mengeluarkan kebijakan. Dengan harapan, tidak membuat masyarakat kebingungan. (*)