RAKYATKU.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dapat teguran keras dari Menteri Koordinator PMK, Prof Muhadjir Effendy. Gara-garanya, data penerima bantuan sosial yang dianggap kacau.
"Kemarin, saya dengan Pak Gubernur (Anies Baswedan), agak saya tegur keras Pak Gubernur. Karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 (juta) kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir, Kamis (7/5/2020).
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental.
Teguran itu terkait data calon penerima bansos dari RT/RW yang tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat.
Menurut Muhadjir, Kemenko PMK melalui Mensos mengalokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan diberi bantuan. Tetapi di lapangan ternyata bantuan gubernur sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat.
"Kan di lapangan jadi kacau. Kenapa? Karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan gubernur. Data RT/RW itu mestinya dikirim ke Kemensos tapi itu tidak dikirim ke Kemensos," lanjutnya.
"Ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut supaya itu haknya. Sementara yang didaftar tuntut juga. Sudah didaftar kok nggak dikasih, bayangkan di lapangan," kata Muhadjir.
Muhadjir meminta Anies untuk tidak mengubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo.
"Untung saya menteri yang suka di lapangan. Saya turun sendiri cek ke lapangan. Kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan," lanjut Muhadjir.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menjelaskan, dalam rapat kabinet, Anies Baswedan melaporkan ada 3,6 juta warga DKI yang terdampak Covid-19.
Di hadapan Jokowi, Anies mengatakan, Pemprov DKI siap menanggung 1,1 juta. Selebihnya 2,5 juta, dia meminta agar ditanggung pemerintah pusat.
"DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu. Kalau diubah kacau. Soal nilainya berbeda, bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan, penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT/RW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti. RT/RW digebuki warga, kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat, pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa," beber Muhadjir.
