RAKYATKU.COM - Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai di tengah wabah Covid-19 adalah dengan dikucurkannya sejumlah bantuan yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi, serta bantuan dari pusat.
Penyalurannya pun dilakukan secara terbuka agar terdistribusi dengan tepat sasaran kepada yang terdampak.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai meluncurkan pos pengaduan penerimaan bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai, Irwan Suaib, membeberkan, call center ini dapat digunakan untuk melaporkan masyarakat yang belum terdata dan ikut namun terdampak Covid-19.
"Mulai hari ini kita akan buka layanan pengaduan khusus untuk bansos. Dalam pengaduan ini ada beberapa layanan kita buka seperti call center di nomor 085342414499," kata mantan sekretaris Dinas Kesehatan Sinjai itu.
Selain call center, masyarakat dapat menghubungi layanan lainnya di aplikasi Sipakainge. Bisa juga di Radio Suara Bersatu FM dalam program acara Obrolan Santai. Bahkan bisa menyampaikan lewat website pemkab maupun di media sosial resmi Pemkab Sinjai.
"Jadi ini sebagai sarana untuk menanyakan atau memberikan informasi bagi masyarakat kurang mampu ataupun bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ataupun bagi mereka yang belum terdata," katanya.
Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) telah menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait untuk melakukan pendataan langsung. Sebab, kata Irwan, bupati Sinjai punya harapan besar semua warga miskin nantinya tersentuh bantuan jaring pengaman sosial tersebut.
"Bapak Bupati tidak ingin ada warganya tidak mendapat bantuan, khususnya bagi warga miskin," katanya.
Irwan membeberkan, masyarakat di Kabupaten Sinjai tahun ini akan mendapatkan beberapa bantuan sosial. Di antaranya, bantuan pangan non tunai sebanyak 7.690 kepala keluarga yang sebelumnya sudah mendapatkan BPNT sekitar 10.900 kepala keluaraga.
Itu, kata Irwan, selain dari penerima bantuan PKH yang sebanyak 8.600 kepala keluarga, kemudian penerima BLT dari pusat 6.677 kepala keluarga, ditambah bantuan Pemda kurang lebih 5.000.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggulirkan bantuan sosial melalui pemerintah desa sebanyak 12.370 kepala keluarga.
Mantan sekretaris Dinas Kesehatan Sinjai itu memerinci untuk sumber anggaran APBD kabupaten, sedikitnya ada 5.000 kepala Keluarga yang akan menerima bantuan, ditambah lagi dengan sumber anggaran pemerintah desa.
