RAKYATKU.COM - Alasan darurat membuat anggota DPRD Sulsel kurang kritis. Permohonan Pemprov Sulsel untuk pengalihan anggaran Rp250 miliar disetujui buta-buta.
Belakangan, legislator bingung. Anggaran Rp250 miliar itu bersumber dari mana. Juga digunakan untuk apa. Sejauh ini, mereka belum mendapat laporan dari Pemprov Sulsel.
"Masyarakat banyak bertanya untuk apa itu ratusan miliar itu?" kata Ince Langke, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Golkar, Selasa (14/4/2020).
Dalam rapat bersama Pemprov Sulsel, mereka hanya menyetujui alokasi anggaran Rp500 miliar untuk penanganan Covid-19. Tahap pertama Rp250 miliar yang akan digunakan hingga Mei 2020.
Setengahnya lagi, Rp250 miliar akan dicairkan pada tahap selanjutnya. Itu jika wabah Covid-19 masih berlanjut.
Saat itu, DPRD Sulsel tidak sempat menanyakan anggaran pos mana yang dialihkan. Termasuk digunakan untuk apa anggaran Rp250 miliar pada tahap pertama itu.
Yang jelas, dari anggaran Rp250 miliar pada tahap pertama, DPRD Sulsel memintah jatah Rp15 miliar. Dana itu dibagi-bagi kepada 85 legislator.
Bukan untuk digunakan pribadi. Tujuannya sama, penanganan Covid-19. Namun, diprogramkan oleh masing-masing anggota DPRD Sulsel.
Jatah Rp15 miliar itu diungkap Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat menyerahkan bantuan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Barru baru-baru ini.
Andi Ina berjanji akan mengalokasikan "jatahnya" itu untuk membantu penanganan corona di daerah asalnya tersebut.
"Kami dari Fraksi Golkar mendesak untuk bentuk tim pengawas di DPRD yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam memastikan efektifitas penggunaan anggaran," kata Ince Langke.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Hatta Marakarma juga mengaku belum mendapatkan informasi sumber anggaran ratusan miliar itu.
"Kami resah karena kami tidak tahu digunakan untuk apa. Padahal semestinya setelah diberikan dana Rp250 miliar kita harus tahu dari mana dan untuk apa. Kami tak bisa jawab pertanyaan yang ratusan milliar itu sumbernya dari mana," ujar mantan bupati Luwu Timur itu.
Hatta sedikit menceritakan proses persetujuan anggaran tersebut.
"Saat rapim (rapat pimpinan) belum ditentukan diambil dari mana. Diajukan, ya kita setujui karena ini mendesak. Yang tahu persis kan provinsi," katanya.
"Namun hingga kini kita tidak tahu. Kalau di daerah lain kan para medis difasilitasi hotel karena takut kembali ke keluarga untuk sementara," tambah Hatta.
