Selasa, 03 Maret 2020 19:28

Gegara Institute Ngerumpi Soal "Dendam Politik Dibalik mutasi"

Al Khoriah Etiek Nugraha
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Gegara Institute Ngerumpi Soal "Dendam Politik Dibalik mutasi"

Gegara Institute menggelar rumpi sambil ngopi, di Warkop 115 Toddopuli Raya, Selasa (03/03/2010).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gegara Institute menggelar rumpi sambil ngopi, di Warkop 115 Toddopuli Raya, Selasa (03/03/2010).

Kali ini Gegara Institute ngerumpi tentang "Dendam Politik di Balik Mutasi. Dalam kesempatan ini, Gegara  menghadirkan empat narasumber, antara lain Pakar Hukum dan Tata Negara Unhas Prof Aminuddin Umar, Pengamat Komunikasi dan Hukum Unhas Dr Hasrullah, Politisi Buhari Kahar Mudzakkar dan Anggota DPRD Sulsel Sellek KS Dalle.

Kegiatan yang dihadiri oleh aktifis LSM dan sejumlah awak media ini mengupas tentang kinerja dan prestasi Nurdin Abdullah, yang dinilai tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. Justru sarat dengan kepentingan politik didalamnya. Dimana NA berulang kali melakukan mutasi alias melakukan rotasi kepemimpinan di sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengamat Komunikasi dan Hukum Unhas, Dr Hasrullah, mengatakan, jika Pemprov ingin baik harusnya bisa mengangkat pejabat sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensi orang tersebut.

Misalnya, kata dia, Humas harusnya berasal dari pendidikan ilmu komunikasi dan kehumasan. Memilih pejabat bukan hanya adanya faktor kedekatan saja atau karena orang tersebut adalah keluarga gubernur.

 

"Saya kira dalam digital demokrasi publik meminta prestasi pemimpinannya dalam setahun atau dua tahun tunjukkam kinerja dan jika masih stagnan masyarakat juga butuh kejelasan tentang kendala yang dialami Pemprov," ujar Hasrullah.  

Setahun kepemimpinan NA yang kelihatan hanya mutasi sejumlah pejabat struktural yang dia lakukan untuk kesekian kalinya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Sellek KS Dalle mengatakan, mutasi adalah hal biasa dalam lingkup pemerintahan. Namun, pimpinan juga harus melihat sejauh mana tingkat kemampuan dari orang yang akan ditunjuk dalam memegang suatu jabatan.

"Soal mutasi adalah hal yang biasa namun jika sesuai dengan mekanisme yang ada," terangnya.

Menurut Sellek, jika pada kenyataannya mutasi yang dilakukan pemprov Sulsel hanya malah membuat pekerjaan Pemprov jadi tidak karuan maka patut dipertanyakan sejauh mana penilaian NA sebelum melakukan mutasi.