RAKYATKU.COM, PASURUAN - Di atas mesin panen padi dengan topi petani di kepala, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo, ambil bagian pada panen dan tanam perdana padi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (12/2/2020).
Syahrul tak datang sendirian. Dia ditemani Wakil Komisi IV DPR RI, KH Hasan Aminuddin dan Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf. "Hari ini adalah bagian dari konsolidasi, tekad, dan kemauan kita agar besok kita siap kerja lebih baik dan terarah," ucap Syahrul.
Membicarakan pertanian, kata Syahrul, adalah berbicara soal lapangan, bagaimana mempersiapkan bibit dan benih yang baik, budidaya yang tepat, manajemen air efektif dan efisien. Dengan itu semua, produktivitas akan meningkat.
Bupati Pasuruan, M Irsyad Yusuf, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kabupaten Pasuruan surplus beras sebesar 2,65 persen.
"Pasuruan mempunyai luas lahan sawah seluas 39.804 hektare dengan indeks pertanaman 2,6 dan produksi beras sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 4.403,700 ton, sementara kebutuhan sebesar 4.301,936 ton per tahun," beber Irsyad.
Beberapa upaya yang dilakukan Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan produksi, menurut Irsyad Yusuf, adalah meningkatkan indeks pertanian yang semula 200 menjadi 300 dengan membangun sumur pompa oleh petani secara swadaya sebanyak 1.338 unit dan pencetakan sawah baru kurang lebih seluas 266 hektare.
Atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Pasuruan tersebut, Syahrul memberikan apresiasi tinggi dengan secara simbolis menyerahkan bantuan pertanian.
Pada kesempatan itu juga, di hadapan petani yang hadir, Syahrul meluruskan perihal informasi kelangkaan pupuk subsidi yang dalam beberapa hari terakhir merebak.
"Pupuk baru dibagi kok dibilang langka? Apa betul pupuk tidak ada? Padahal tahap pertama baru diturunkan. Jangan sampai ada yang mau mendapat jatah lebih atau mengalihkan ke tempat lain. Dan jika itu terjadi, maka akan saya lawan, tentu dengan dukungan bapak-bapak semua, Pak Bupati dan juga Pak Kiayi Hasan, setuju?" tegas Syahrul.
Langkah untuk meminimalkan penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi sesungguhnya sudah dilakukan dengan menerapkan metode verifikasi data melalui e-RDKK oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
"Setelah dicek, ternyata alokasi pupuk itu ada. Cuma belum dibagi secara merata karena ada e-RDKK yang belum berjalan dengan baik. Ada kendala teknis, KTP yang tertukar dan lain sebagainya. Selama ada di e-RDKK dan CPCL pasti pupuk itu akan diterima. Jangan, tidak ada di e-RDKK dan CPCL dia minta,” kata Syahrul.
