RAKYATKU.COM - Presiden RI, Joko Widodo memimpin rapat terbatas, Kamis (6/2/2020). Salah satu yang mendapat perhatian, tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Berdasarkan hasil identifikasi, kurang lebih 77,3 juta hektare lahan atau 46 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih.
"Tumpang tindih itu telah menimbulkan sengketa lahan. Tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita," kata Jokowi.
"Karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan," tegasnya.
Ratas ini dihadiri para menteri. Termasuk Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Mentan awalnya dijadwalkan hadir di Makassar hari ini. Namun, tertunda karena mendadak ada rapat dengan presiden.
Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.
Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah sejak tahun 2016 terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.
Kini, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.
"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020," ujarnya.
Rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas masalah tumpang tindih informasi geospasial yang ada di berbagai daerah.
Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan. Selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.
Sambil menunggu penyelesaian percepatan kebijakan satu peta tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti tim terkait serta jajaran kementerian dan lembaga.
"Pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal. Masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal," ucapnya.
Jokowi juga meminta agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Dengan mengacu pada satu data yang sama, diharapkan kebijakan dan perencanaan satu dengan lainnya dapat saling tersinkronisasi.
