Kamis, 23 Januari 2020 21:45

Bupati Barru Ikut Sambut Ketua KPK RI di Makassar

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Bupati Barru, Suardi Saleh berbincang dengan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar (kanan).
Bupati Barru, Suardi Saleh berbincang dengan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar (kanan).

Bupati Barru, Suardi Saleh memegang lengan Iksan Iskandar, bupati Jeneponto. Keduanya menunjukkan keakraban.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Bupati Barru, Suardi Saleh memegang lengan Iksan Iskandar, bupati Jeneponto. Keduanya menunjukkan keakraban.

Kamis (23/1/2020), kedua bupati ikut menyambut Ketua KPK, Firli Bahuri. Pertemuan digelar di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel.

Ini adalah kunjungan kerja pertama Firli sejak dilantik menjadi ketua KPK.

Bupati Barru, Suardi Saleh tidak datang sendiri. Dia memboyong sejumlah pejabat teras di lingkup Pemkab untuk mengikuti pengarahan. 

Turut hadir antara lain penjabat sekda Barru dan beberapa kepala dinas. Hadir pula jajaran forkopimda.

Usai kegiatan, Suardi Saleh memberi apresiasi atas pengarahan dan pencerahan dari ketua KPK. Menurutnya, komitmen untuk pencegahan yang dilakukan KPK melalui pengarahan ini sangat dibutuhkan.

"Kita memang membutuhkan pengarahan seperti ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berada pada koridor yang sesuai aturan," harap Suardi Saleh.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam arahannya, meminta kepada para kepala daerah dan pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap melakukan komunikasi serta konsultasi dalam setiap mengambil kebijakan. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran.

"Mari kita bersama mengambil kebijakan dengan tetap melalui garis komunikasi dan konsultasi jika itu dianggap sebuah kebijakan yang berat. Selain itu juga kita meminta agar kebijakan yang diambil tetap dalam koridor kebijakan hukum yang ada," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Firli, kepala daerah bekerja dalam pelayanan yang terbaik demi kepentingan masyarakat di daerahnya. Bukan karena ada kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja.

"Penegak hukum juga kita minta untuk mengutamakan melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi tindakan melawan hukum di daerah masing-masing.
Semoga ke depannya, tidak ada lagi pimpinan daerah yang tersandung tindakan hukum," jelasnya.