RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menegaskan jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak respons terhadap pemeriksaan BPK, maka akan dievaluasi.
Itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Jeneponto dalam meraih opini WTP. BPK yang dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.
"Tanggal 25 Januari BPK akan hadir di Jeneponto. Saya harap semua pimpinan OPD harus menyelesaikan tugas pokoknya. Bagi yang belum menyelesaian harap melakukan sinergitas dengan BPKAD," ujar Iksan saat memimpin rapat koordinasi di ruang pola Parannuanta, Senin (13/1/2020).
Kata dia, LKPD OPD yang di bawah standar penilaian BPK, nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pejabat OPD lingkup Jeneponto. Hal itupun disetujui oleh peserta rapat.
"Ini adalah komitmen kita bersama, namun demikian saya tetap berharap LKPD Kabupaten Jeneponto dapat berkontribusi dalam perolehan WTP tahun ini," harapnya.
Selain itu, Iksan juga menyampaikan agar seluruh OPD dan para camat tetap merespons terhadap ancaman terjadinya bencana pada cuaca ekstrem beberapa pekan terakhir ini.
Dalam upaya perbaikan lingkungan hidup para camat dan komponen masyarakat diajak untuk membudayakan tanam pohon.
Hadir dalam rapat koordinasi ini, Wakil Bupati Jenepoonto, Paris Yasir, Sekda M Syafruddin Nurdin, para Kepala OPD, para Kabag, Setda, dan para Camat.
