RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Puluhan jurnalis berbagai media massa cetak, elektronik, dan daring dari berbagai provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), mengikuti Pelatihan Peliputan Hak Anak dan Kesetaraan di Hotel Gammara, Kota Makassar, Sabtu dan Minggu (7-8/12/2019).
Kegiatan yang diagendakan selama dua hari itu, diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Unicef (organisasi PBB untuk anak).
Tujuan dari lokakarya adalah memberikan pemahaman kepada jurnalis, tentang hak-hak anak atas kesehatan, terutama terkait imunisasi.
Kepala Kantor Perwakilan Unicef untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja mengatakan, kesehatan anak menjadi masalah utama di Indonesia. Angka kematian bayi disebut menurun berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dari 68 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 1991 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2017.
“Tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB, para pemimpin dunia secara resmi mendukung agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (MDGs), sebagai perjanjian pembangunan global,” kata Henky.
Ia menambahan, pertemuan itu dihadiri 193 kepala negara, termasuk Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Sebagaimana kita ketahui, imunisasi adalah intervensi kesehatan yang paling efektif, untuk mencegah banyak penyakit dan menyelamatkan jiwa. Pemberian imunisasi adalah salah satu ikhtiar untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan yang menentukan masa depan mereka, agar bisa bertumbuh kembang dan memiliki masa depan yang terbaik," jelasnya.
Tahun 1989, kata Hengky, PBB mengeluarkan Konvensi Hak Anak yang merumuskan 43 hak anak. Di antaranya hak mendapat pendidikan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan hak atas kesehatan. Kini 30 tahun setelah dunia menjadikan anak fokus dari pembangunan, sudah banyak kemajuan termasuk menurunnya angka kematian balita di dunia dari 95 per 1000 kelahiran di tahun 1989, menjadi 39 per 1000 kelahiran di tahun 2019.
"Imunisasi memainkan peran penting di dalam kemajuan ini," ungkapnya.
Sayangnya lanjut Hengky, imunisasi masih menghadapi banyak tantangan. Yang terbesar, penolakan dari orang tua karena kurangnya pengetahuan akan manfaat imunisasi.
Awal tahun ini, WHO mengeluarkan peringatan global tentang 10 wabah penyakit yang mengancam dunia, karena menurunnya cakupan imunisasi. "Di Indonesia kita juga sudah menyaksikan kasus-kasus kejadian luar biasa, penyebaran penyakit di mana pencegahan dan penanganannya bisa dilakukan melalui imunisasi. Ini bisa kita lihat salah satunya di penanganan KLB polio di Papua secara terpadu oleh tim kesehatan bekerjasama dengan multipihak," tuturnya.
Lanjut dia, UNICEF memiliki pengalaman konkret tentang peran media di dalam mendukung imunisasi. Pada tahun 2017 dan 2018, dengan dukungan media massa, UNICEF dan Depkes RI melaksanakan Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella tahap 1 dan 2 di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Kampanye ini menyasar sekitar 70 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
"Berkat keterlibatan media massa di kampanye ini, pelaksanaan tahap 1 berhasil mencapai target 95% cakupan imunisasi, sementara pelaksanaan tahap 2 berhasil menjangkau sekitar 80-an persen," tambahnya.
Peran serta media di kampanye ini sebut Hengky, tidak hanya menyiarkan informasi dan fakta yang benar tentang imunisasi dan pelaksanaan kampanye, atau pun membantu mengklarifikasi pemberitaan-pemberitaan yang salah tentang imunisasi, yang umumnya marak di media-media sosial, antara lain terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); tetapi juga efektif di dalam memantau perkembangan pelaksanaan kampanye dan mendorong pemerintah daerah serta para pihak terkait untuk meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai target cakupan.
Di hari pertama, narasumbernya, Kepala Seksi Imunisasi Dasar Kementerian Kesehatan RI, Syamsu Alam, Yayasan Orang Tua Peduli, Purnamawati Sujud, serta beberapa perwakilan UNICEF Indonesia.
