RAKYATKU.COM - Akmal Malik duduk di sofa ukir cokelat muda, Selasa (26/11/2019). Melepas sepatu, dia menyilangkan kaki.
Di sofa panjang, ada Syamsuddin Alimsyah. Sahabatnya. Di atas meja ukir beralas kaca, tersaji teh dan aneka kue. Ada juga dua toples. Salah satunya berisi kacang telur.
Akmal Malik adalah direktur jenderal (dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dia sudah kenal dengan Syamsuddin Alimsyah sejak 2008. Sejak itu mereka dekat. Sering terlibat diskusi.
"Saya secara pribadi dorong sahabat saya Pak Syam harus ikut Pilkada. Teman-teman dari NGO seharusnya maju dalam pilkada biar bisa mengenal dan memperbaiki sistem pilkada kita bisa berjalan tanpa politik uang," kata Akmal Malik.
Syamsuddin Alimsyah yang tengah merintis jalan menuju pilkada Bulukumba, berdiskusi tentang pilkada serentak di Indonesia. Mereka sama-sama berkomitmen ingin mendorong pilkada berintegritas.
Syam kenal Akmal Malik saat masih menjabat kepala Sub Bidang Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Karier Akmal tergolong moncer. Setelah itu, dia dipercaya menjadi direktur otonomi khusus, lalu menjadi dirjen Otda Kemendagri.
Dalam perbincangan di ruang kerja Akmal itu, mereka juga mengenang saat sama-sama menyusun panduan DPRD membahas LKPj tahunan dan lima tahunan. Juga panduan untuk sekwan, penyusunan PP yang mengatur pedoman penyusunan tatib DPRD, serta memfasilitasi DPRD dalam beberapa aktivitas.
Meski demikian dua sahabat ini tidak selalu seirama dalam satu kebijakan. Malah lebih banyak perbedaan. Bagi mereka, itulah berkah pertemanan. Perbedaan dianggap sebagai rahmat.
"Ada pepatah orang Padang, kalau masak dengan tungku, maka posisi kayunya harus silang sehingga kualitas apinya bagus. Begitulah saya dengan Pak Syam dan teman-teman NGO lain. Selalu berbeda dulu dan kadang berdebat tajam untuk mendapatkan kebijakan yang berkualitas," ujar Akmal yang mengaku sangat senang pemikiran kritis Syam.
Akmal lalu mencontohkan gagasan evaluasi sistem pilkada sekarang yang lagi ramai diperdebatkan publik.
"Saya dengan Pak Syam ini berbeda pandangan. Saya berpandangan pilkada langsung tidak mesti berlaku untuk semua. Daerah-daerah yang kecil anggarannya atau belum siap, maka kita bisa dorong pilkada tidak langsung. Sedang daerah tertentu tetap pilkada langsung. Saya melihat asas manfaat, kemampuan keuangan daerah, dan jangkauan penyelenggara," urai Akmal.
"Berbeda dengan Pak Syam ini. Mazhabnya pilkada langsung untuk semua dengan berbasis argumentasinya adalah hak asasi warga dalam menentukan pilihannya," ujar Akmal seolah meyakinkan tamu lain yang ikut nimbrung dalam diskusi santai tersebut. Termasuk Anwar Razak, direktur Kopel Indonesia.
"Saya orangnya santai saja. Banyak berkawan, termasuk NGO. Pemikiran banyak orang dibutuhkan," ujarnya.
Akmal menambahkan, gagasan pilkada murah sebagai solusi sebenarnya ada. Yakni dengan menggunakan sistem e-rekap dan e-voting.
"Itu kalau mau murah. Dan kita sebenarnya sudah siap. Selama ini sudah e-KTP," tambahnya.
Setiap kali bertemu dua sahabat ini, menunya adalah diskusi membahas isu-isu penting terkait pemerintahan daerah dan DPRD. Kali ini mereka berbincang tentang pilkada serentak yang sudah di depan mata. Mereka bersepakat pilkada harus dipastikan berintegritas.
Sebagai sahabat sekaligus mitra, Akmal juga sengaja mengajak Kak Syam --sapaan Syamsuddin Alimsyah-- ke ruang meeting khusus para direktur yang baru ditata.
Akmal didampingi beberapa stafnya rupanya ingin menunjukkan satu inovasi baru di Kemendagri. Penggunaan peralatan telekonferensi yang akan digunakan Kemendagri dengan pemerintah daerah untuk rapat atau konsultasi.
"Ini dapat mengefisienkan perjalanan dinas yang selama ini banyak habis di daerah," kata Akmal.
"Sekarang saya tunjukkan kepada sobat saya tokoh NGO bahwa kami benar selalu punya inovasi kerja dan tidak 'tidur'," tutup Akmal.
Sebelum bubar, mereka menyempatkan foto bersama.
