RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, kelihatannya fokus membuka akses di daerah terisolasi. Agenda Nurdin ini, dimasukkan dalam sejumlah program, yang akan masuk di RAPBD Sulsel 2020.
Sudah banyak jalan baru yang dibuka Nurdin, tahun ini. Misalnya, di Seko dan Rampi, Kabupaten Luwu Utara.
Akses di daerah ini, dikenal dengan daerah dengan biaya ojek termahal. Bisa mencapai Rp1 juta. Dengan jarak tempuh, kurang lebih 126 kilometer itu.
Tahun depan, Nurdin terus menggenjot pembukaan jalur di daerah terisolasi. Pemprov Sulsel, akan menyiapkan anggaran. Anggarannya, dalam bentuk bantuan keuangan daerah.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bantuan keuangan daerah, berfokus pada pembukaan akses daerah terisolasi. Tujuannya, untuk mendukung konektivitas antar daerah. Juga, untuk membenahi akses dan fasilitas destinasi wisata.
"Kebijakan bantuan keuangan daerah wajib diberi untuk pembangunan destinasi wisata dan membuka ruang terisolir di beberapa daerah di Sulsel," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, dalam rapat membahas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD 2020, bersama Badan Anggaran DPRD Sulsel, Senin (25/11/2019).
Abdul Hayat, selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, bantuan keuangan daerah, berguna untuk menstimulasi dan mempercepat program prioritas Pemprov Sulsel. Dampaknya, berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, dan terbukanya pusat ekonomi baru.
"Bantuan keuangan itu untuk mempercepat program prioritas. Karena memang, ada daerah-daerah tertentu yang harus distimulasi, dengan bantuan keuangan supaya efek dominonya ada. Kaitan dengan percepatan perekonomian," jelas Abdul Hayat.
Abdul Hayat menyebutkan, hingga saat ini, progres pembangunan infrastrukstur jalan, jembatan dan bandara di Sulsel, sudah menelan anggaran Rp300 miliar. Hasilnya, sudah mulai terlihat.
"Selama ini sudah berproses misalnya di Luwu, kemudian di Selayar. Tetapi ini (daerah yang telah memasukan proposal bantuan keuangan daerah tahun 2020), akan diteliti dan dicermati dengan proposal yang ada. Tidak serta merta langsung diberikan (bantuan keuangan)," jelas Abdul Hayat.
Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Rudy Jamaluddin menyebutkan, hingga saat ini, proposal bantuan keuangan daerah yang diterima telah mencapai Rp1 triliun. Angka ini, melebihi jumlah yang telah disiapkan Pemprov Sulsel, yakni Rp500 miliar.
"Terkait bantuan keuangan dari seluruh daerah sudah sampai Rp1 triliun. Kita tetap pada plafond yang mengarah pada sasaran program prioritas. Menyentuh hal-hal produktif, yang memberikan impact atau outcome bagi Sulsel," sebut Rudy.
Rudy menyebutkan, tingginya permintaan keuangan daerah melalui proposal yang masuk, adalah bentuk semangat melakukan sinergitas antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
"Ini merupakan hal positif karena adanya semangat Pemda melakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi," sebut Rudy.
