RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulukumba menjadikan Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, sebagai 'pilot project' desa pengawasan dan anti politik uang.
Jamri, Kepala Desa Taccorong, mengaku bangga desa yang dipimpinnya bisa menjadi salah satu desa pengawasan dan desa anti politik. "Saya berharap agar partisipasi masyarakat warga Desa Taccorong khususnya koordinator di masing-masing dusun bisa bekerja keras untuk mencegah terjadinya praktik politik uang," kata Jamri, Minggu (24/11/2019).
"Semoga gerakan ini bisa menginspirasi desa lain untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang berintegritas dan berkualitas," ungkap Jamri.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Ambo Radde Junaid, mengungkapkan langkah pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang ini sebagai bagian dari pendidikan politik, jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba 2020.
Gerakan yang terbentuk melalui forum tersebut, sejatinya menjadi mitra Bawaslu untuk melakukan pengawasan khususnya dalam pemberantasan politik uang.
Dengan desa anti poltik uang, dia berharap pada pemilihan ke depan dilaksanakan secara jujur dan adil. "Ini merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu untuk mewujudkan demokrasi tanpa politik uang agar tercipta demokrasi yang bersih," katanya.
"Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi Pemilu dan Pilkada bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan KPUm tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat desa yang telah dicanangkan sebagai desa anti politik uang," beber Ambo Radde.
Pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang dilaksanakan di kampus STIKES
Panrita Husada Bulukumba, Sabtu (24/11/2019). Dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Jamal.
Ikut hadir, ketua dan anggota Bawaslu Bulukumba, Bupati Bulukumba yang diwakili asisten tiga, Kapolres Bulukumba, perwakilan Dandim 1411, Kasipidum Kejari Bulukumba, ketua KPU serta jajaran pemerintah dan masyarakat Desa Taccorong.
