RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel, Andi Ilham Gazalling mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan provinsi, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum aktif melakukan input data Simfoni PPA.
"Padahal Pelatihan pengelolaan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA, sudah dilakukan sejak 2017 lalu," tuturnya.
Hal tersebut kata dia, disebabkan pergantian petugas atau mutasi staf yang sudah dilatih, ke instansi lain.
"Selain itu, juga masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum berjalan fungsi koordinasi lintas layanan. Akibatnya, input data kekerasan di kab/kota, belum sesuai harapan kita semua," jelasnya.
Menurutnya, berbicara tentang ketersediaan data, salah satu jenis data yang masih belum rutin diupdate adalah, data kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terlapor di unit layanan.
"Up dating laporan penanganan kasus di setiap unit layanan, akan memberikan gambaran kepada para pihak, khususnya pengambil kebijakan, untuk melakukan intervensi program kegiatan yang prioritas dilakukan. Namun, ketika up dating data tidak dilakukan, maka akan berdampak pada munculnya hambatan dalam optimalisasi layanan penanganan kasus, maupun upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan," jelas Mantan Kadis Sosial Sulawesi Selatan itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, informasi terkini terkait jumlah kasus, jumlah korban, jenis kekerasan, dan jenis layanan yang diberikan kepada korban, memberikan andil yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan. Juga perumusan kebijakan di internal Dinas PPPA maupun pemerintah daerah. Terlebih indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tercantum pada tujuan ke 5 target ke 2 SDGs.
Selain itu juga tercantum dalam tujuan ke-7 target ke-7 dengan indicator Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).
Tercantum pula pada target ke-1 tujuan SDGs yang ke-16 yang salah satu indikatornya adalah Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.
"Maknanya, data gender dan anak, termasuk di dalamnya data kekerasan perempuan dan anak, wajib tersedia," tegas Ilham.
Ini artinya, kata Ilham, baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaporkan seluruh indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Dan data administrative yang bisa digunakan untuk membuat laporan ini bersumber dari aplikasi Simfoni PPA.
"Ini pentingnya, kenapa saya menitipkan pesan saya kepada pejabat yang bertanggung jawab ataupun staf pengelola data Simfoni PPA, agar senantiasa aktif meng-updating datanya dan membangun koordinasi yang baik dengan seluruh instansi, ataupun lembaga penyedia layanan di daerahnya masing-masing. Harapannya, laporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan, dapat terbaca dengan baik di tingkat nasional," jelasnya.
Untuk itu Ilham juga berpesan, workshop ini dapat dimaksimalkan dan seluruh peserta benar-benar dapat memahami teknik pengoperasian Simfoni PPA.
"Kepada seluruh peserta baik sebagai pengelola data di P2TP2A ataupun penanggungjawab data kabupaten, saya harapkan komitmen, perhatian, dan tanggungjawab yang lebih besar lagi terhadap penyediaan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Simfoni PPA, " harapnya
