RAKYATKU.COM - Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyebut dirinya dicekal oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.
"Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Kepada seluruh kerabat dan sahabat, bahwa sejak satu tahun tujuh bulan lalu, tepatnya sejak tanggal 1 syawal tahun 1439 H, saya dicekal oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia," kata Rizieq di Youtube Front TV.
Rizieq mengemukakan dirinya tidak diperkenankan keluar dari Saudi Arabia. Padahal, sejak lama ingin sekali pulang ke tanah air.
"Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia. Tetapi karena cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah karena itu, saya dan kawan2 telah berusaha selama satu tahun setengah ini, memberikan pengertian, membujuk pemerintah Saudi agar mereka bisa mencabut cekalnya," bebernya.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku belum mengetahui soal surat pencekalan yang ditunjukkan Rizieq Shihab.
"Saya belum tahu surat pencekalannya kayak apa, kan pasti surat pencekalan itu ada masalah yang disebutkan kenapa harus dicekal," kata Mahfud.
Karena itu, Mahfud MD mengaku akan melihat terlebih dahulu surat pencekalan yang diklaim oleh Rizieq Shihab, dan akan mempelajarinya untuk mengerti duduk perkara yang terjadi.
"Kita pelajari dulu kasusnya ya, saya tidak tahu persis apa masalahnya kenapa dicekal dan sebagainya. Kan sudah lama isu itu ya, kok barus sekarang suratnya ada, saya tidak tahu juga," paparnya dilansir Okezone, Minggu (10/11/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai, setiap warga negara Indonesia seharusnya mempunyai perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.
"Tapi juga negara punya hak-haknya untuk mempertahankan eksistensinya, jadi di situ ada pertemuan," ungkap Mahfud MD.
"Mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada satu dilema, pada satu sisi melindungi hak-hak warga satu sisi mempertahankan negara, sehingga disini menggunakan security di bawah menggunakan pendekatan ham. Nah negara yang baik itu yang bisa bertemu di tengah. Securitynya jalan, HAM-nya terlindungi," terangnya.
