RAKYATKU.COM, GOWA - Bulog Makassar memastikan stok beras tetap aman dan terkendali meski kemarau melanda.
Pimpinan Bulog Makassar, Murniati Kamase, mengatakan pihaknya memastikan kebutuhan beras pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan dapat mencukupi dan aman hingga akhir 2019.
"Kami punya stok sekitar 2.500 ton, secara data di Kabupaten Gowa penerimanya sebanyak 30.417 keluarga. Jika dikalikan dengan 10 kilogram per keluarganya artinya hanya dibutuhkan 300 ton, artinya aman. Tahun depan kita juga akan memasuki masa panen, jadi pasti masuk lagi," katanya, Jumat (18/10/2019).
Rencananya, penyaluran BPNT lewat Bulog ini akan mulai dilakukan paling lambat 20 Oktober 2019 mendatang.
"KPM yang tidak menebus bantuan yang diberikan setiap bulannya maka secara otomatis akan tertarik ke kas BNI. Makanya harus ditukar dan dihabiskan," ujarnya.
Adapun jenis bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan KPM yaitu bisa dalam bentuk telur maupun beras.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Sosial sebagai leading sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meminta agar meningkatkan sinergitas menuju 6 T, yakni tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muhclis, menjelaskan tepat sasaran adalah yang mana penyalurannya tidak dibenarkan lebih dari jumlah penerima dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 30.417.
Kedua, tepat waktu yaitu penyalurannya betul-betul dilakukan setiap bulannya. Ketiga, tepat harga yakni harga beras yang ditawarkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Kemudian, keempat, tepat jumlah yakni seluruh KPM harus mengetahui berapa jumlah beras maupun jumlah telur yang bisa didapatkan warga dengan nominal bantuan berupa non tunai yang diserahkan sebesar Rp110.000 per KPM. Kelima, tepat kualitas yaitu jenis beras yang ditetapkan pemerintah yakni jenis medium harus digunakan dengan benar.
"Jangan jenis medium yang diperintahkan lantas di lapangan jenis beras yang diterima masyarakat itu tidak boleh di bawah medium atau minimal medium," kata Muchlis.
