RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel melalui Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, menggelar pelatihan Aplikasi Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak (SIGA) bagi Kabupaten Kota di Hotel Remcy, Rabu, (16/10/2019).
Kepala Dinas P3A Sulsel, Ilham Gazaling mengatakan, Sistem Data Gender dan Anak, menjadi salah satu sub urusan pada urusan wajib pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kewenangannya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
"Maknanya, data dan informasi gender dan anak, termasuk di dalamnya data kekerasan perempuan dan anak, wajib tersedia, " tuturnya.
Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak ini kata dia, dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rujukan kepada seluruh pihak, baik para penentu kebijakan maupun para pihak terkait isu-isu gender dan anak di daerah, sebagai bahan intervensi program kegiatan yang prioritas untuk dilakukan dalam mengatasi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.
Menurutnya, di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi banyak digunakan di berbagai aktivitas pemerintah dan masyarakat untuk efisiensi dan efektivitas. Demikian halnya dengan penyediaan data. Cara-cara konvensional untuk penyediaan data mulai berkurang, beralih ke sistem aplikasi yang lebih memudahkan untuk merekam maupun mengolah data.
"Sistem Informasi Gender dan Anak, hadir untuk memberi ruang kepada seluruh pihak dalam pemanfatannya, maupun pengisian data dan informasinya. Oleh karenanya, aplikasi SIGA ini dibangun berbasis website, dan dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun," jelasnya.
"Dan kita boleh berbangga, karena dari 33 provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan termasuk 4 provinsi yang sudah mempunyai aplikasi SIGA berbasis website, dan mampu menginspirasi provinsi lain dalam penyelenggaraan SIGA di daerah," tambahnya.
Melalui pelatihan ini, pihaknya akan mendiskusikan beberapa hal strategis terkait penyediaan data dan informasi di kabupaten/kota, sekaligus memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis dalam penginputan data melalui aplikasi SIGA, termasuk integrasi data kekerasan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) di dalamnya.
Ia berharap, ke depannya Dinas P3A bersama mitra jejaringnya dapat mempunyai satu bank data. Satu Data untuk Perempuan dan Anak.
Pengelolaan SIGA di kabupaten dan kota, dimaksudkan untuk meneyediakan data dan informasi gender dan anak secara kontinyu di kabupaten/kota masing-masing. Termasuk ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terlapor di unit layanan.
"Updating laporan penanganan kasus di setiap unit layanan, akan memberikan gambaran kepada para pihak, khususnya pengambil kebijakan, untuk melakukan intervensi program kegiatan yang prioritas untuk dilakukan," tuturnya.
Namun, kata dia, ketika updating data tidak dilakukan, maka akan berdampak pada munculnya hambatan dalam optimalisasi layanan penanganan kasus. Juga upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan.
"Ke depannya, saya berharap seluruh kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan sistem aplikasi data dan informasi gender serta anak di daerahnya masing-masing, terintegrasi dengan Simfoni PPA," harapnya.
Di Sulsel lanjut dia, hingga hari ini, baru 12 kabupaten yang sudah membangun aplikasi SIGA. Di antaranya Pangkep, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Bulukumba, Palopo, Maros, Luwu Utara, Parepare, Tana Toraja, Bone, dan Soppeng.
"Pelembagaan proses penyelenggaraan data seperti yang kita lakukan bersama ini, penting dilakukan agar dengan pergantian pejabat dan mutasi, data tetap dapat terus tersedia. Pengalaman selama ini pada umumnya menunjukkan, bahwa data seolah-olah menjadi milik orang per orang. Sehingga ketika terjadi mutasi staf atau pejabat, datanya pun ikut hilang entah ke mana," ujarnya.
"Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap masa bodoh kita tentang pentingnya data bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.
Namun dalam kerangka reformasi birokrasi, data akan menjadi keharusan," tambahnya.
Ia menjelaskan, komitmen nasional untuk menghidupkan kembali Satu Data Indonesia, mengharuskan pemerintah daerah untuk merespon dengan cepat melalui penyelenggaraan sistem data terpadu di daerah. Dan SIGA menjadi pintu keterpaduan data, khususnya data terpilah gender dan data-data strategis terkait isu anak. SIGA di Sulawesi Selatan, akan terus dikembangkan, dan pelatihan seperti ini diharapkan juga dilakukan oleh kabupaten/kota bersama tim data kabupaten/kota masing-masing.
"Saya menitipkan harapan kepada saudara-saudara, semoga di kegiatan ini dapat terbangun komitmen dalam hal penyediaan data dan informasi gender dan anak, dan terjadi pula peningkatan kapasitas peserta, khususnya dalam hal pengoperasian aplikasi SIGA dan Simfoni PPA. Mari kita lebih bijak dan arif, sehingga dapat meningkatkan sinergitas lintas stakeholders dalam penyediaan data terkini yang akurat secara berkesinambungan di kab/kota masing-masing," pungkasnya.
