RAKYATKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2019 di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2019).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri ini mengangkat tema “SDM Pengawasan Unggul Cegah Korupsi”.
Terdapat 3 poin yang ingin dicapai dalam rakor ini, yaitu Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah, Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada 5 daerah kinerja terbaik tahun 2019 dengan sistem inovasi dan pelayanan di masing-masing Provinsi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menyampaikan, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran Wakil Gubernur Se- Indonesia. Kegiatan ini merupakan sebuah wujud dari Sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Secara khusus, kami mengapresiasi kepada Wakil Kepala Daerah, kehadiran saudara merupakan aktualisasi dari amanat kepada wakil kepala daerah dalam hal pengawasan,” ujarnya.
Iapun menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan tata kelola yang baik adalah efektivitas pengawasan Internal. Maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki satu tujuan dalam menghadapi tantangan baik secara kuantitas dan kualitas.
“Dari 542 Pemerintah Daerah, baru 28 daerah yang telah menerapkan praktek profesionalitas yang menjadi salah satu syarat untuk keluar dari permasalahan itu adalah profesional. Semangat dari tema Rakor ini menghadirkan Inspektorat Daerah yang profesional, apik yang mampu mencegah terjadinya permasalahan,” sambungnya.
Upaya yang harus dilakukan seharusnya mampu memberikan efek cegah yang difokuskan kepada aksi strategi nasional di dalam pencegahan korupsi berupa sektor perizinan dan tata kelola, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Inspektorat harus tetap menjaga profesionalitas, integritas dalam bahasa lain perlu penguatan fungsi Inspektorat.
“Inspektorat sekarang harus bisa berperan sebagai konsultan dan sebagai katalis. Sebagai konsultan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan sebagai katalis, berperan sebagai fasilitator yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur, Kabupaten/Kota Se – Indonesia.
