RAKYATKU.COM - Pihak Istana angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah daerah.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di daerah dan kelompok masyarakat turun ke jalan meminta pemerintah dan DPR mencabut pasal bermasalah dalam RKUHP. Mereka juga menolak revisi UU KPK, yang sudah disahkan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa dan masyarakat untuk memahami bahwa Presiden Joko Widodo yang telah meminta pengesahan RKUHP ditunda.
"Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP (pengesahannya ditunda), berikutnya [RUU] Pertanahan, berikutnya [RUU] Pemasyarakatan dan beberapa yang lain," kata Moeldoko, Selasa (24/92019).
Menurut Moeldoko, saat ini pemerintah tengah menghadapi masalah Papua, kebakaran hutan dan lahan yang penuh keprihatinan. Kata dia, pemerintah telah bekerja keras menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Mantan Panglima TNI itu meminta mahasiswa memiliki empati terhadap kerja keras pemerintah, termasuk Jokowi. Moeldoko menyebut tak sepatutnya mahasiswa atau kelompok masyarakat yang berunjuk rasa memakai bahasa yang kurang pantas.
"Jangan lah Presiden menghadapi situasi yang tidak mudah, ditambah hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus cerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab," ujarnya, dilansir CNNIndonesia.
