RAKYATKU.COM, GOWA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa ikut mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dengan merilis aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis).
Kepala Bappeda Gowa, Taufik Mursad menjelaskan, aplikasi Sinangkis berisi konten terkait data-data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diolah Dinas Sosial Gowa berdasarkan rujukan Kementerian Sosial. Aplikasi ini akan dioperasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengambil peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk langkah awal, Bappeda Gowa melakukan penandatanganan fakta integritas kepada tiga OPD, masing-masing Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Ke depan, kerja sama tersebut akan dilakukan bersama 15 OPD lainnya antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, termasuk Badan Amil Zakat (Baznas) sebagai penyaluran zakat ke rakyat miskin.
"Aplikasi Sinangkis ini akan digunakan untuk dapat melihat secara informatif seluruh data yang ada dalam BDT sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program kegiatan yang tujuannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan," katanya usai melaunching aplikasi di ruang rapat Kantor Bappeda Gowa, Senin (16/9/2019).
Menurut Taufik, aplikasi ini tentunya akan mempermudah OPD dalam mempercepat proses identifikasi data yang nantinya akan lebih tepat sasaran. Khususnya untuk penerima program pemberantasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
"Pihak-pihak OPD nantinya tidak perlu lagi turun ke lapangan dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan pendataan. Cukup dengan membuka aplikasi tersebut semua data dan informasi dapat dilihat sesuai apa yang dibutuhkan," ujarnya.
Konten dalam aplikasi Sinangkis ini adalah database yang diformulasikan menjadi informasi lebih lengkap dan informatif sehingga akan mudah digunakan oleh OPD terkait dalam menyusun program kegiatannya sehingga lebih efisien, efektif, transparan dan tepar sasaran. Kedepan jika pihak OPD menggunakan aplikasi Sinangkis tersebut sudah lebih jelas sasarannya siapa, dimana, dan apa yang harus dilakukan.
Apalagi data yang diformulasikan telah berdasarkan BDT yang didalamnya terdapat 12 kriteria antara lain kriteria yang berhak menerima program bantuan sosial, nama, alamat, NIK, kartu keluarga, status pendidikan, status kesehatan, pemukiman, status sosial dan lainnya. Dalam aplikasi tersebut juga dilibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Dinas Sosial Gowa sebagai pemilik data sebagai tim pengawasan langsung.
"Kita akan membuat beragam informasi berdasarkan data BDT yang telah ada dan dianggap memang dibutuhkan. Makanya untuk pengembangannya kita akan mempelajari terlebih dulu data-data seperti apa yang dibutuhkan OPD dalam menyusun program kegiatannya sehingga tepat sasaran," ujarnya.
